• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Kenaikan Tunjangan Cuti Direksi dan Dewas BPJS Dinilai Janggal, KPK Harus Turun Tangan

14 August
21:02 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menyelidiki tentang latar belakang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang menaikkan tunjangan cuti bagi anggota dewan pengawas (Dewas) dan anggota direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebab kebijakan itu dinilai janggal.

Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, sejauh ini kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan belum bisa dikatakan bagus-bagus amat. Yang mana pada kenyataanya, layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan saja kata dia masih ala kadarnya.

"Prakteknya kan gajinya sudah besar, layanan masih ala kadarnya," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Rabu (14/8/2019).

Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/PMK.02/2019, tunjangan cuti tahunan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS dinaikkan dua kali gaji yang diterima per bulannya. Ketentuan tunjangan itu paling banyak satu kali dalam satu tahun. Jumlah tunjangan tersebut naik dua kali lipat dibandingkan dengan yang diatur dalam PMK Nomor 34 Tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi BPJS.
 
Ditegaskan Timboel Siregar, harusnya, kebijakan semacam itu tidak diambil sendiri oleh Menkeu. Melainkan dia juga harus melibatkan kementerian terkait.

"Sebenarnya ya, harusnya, itu dengan Menkes dan Kemenakertrans. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu Menkeu dengan Kemenakertrans, kalau BPJS Kesehatan itu Menkeu dengan Menkes," jelasnya.

Karena kinerjanya masih ala kadarnya dan proses pengeluaran kebijakan yang tak lazim, Timboel Siregar pun menaruh curiga dengan kebijakan Menkeu SMI itu. Makanya, diminta dia agar KPK segera turun tangan.

"Saya minta KPK untuk mengecek, apa motif dibalik Menkeu ini menandatangani. Maksud saya apa motifnya di tengah prestasi dan kondisi yang memang untuk kesehatan ini belum baik banget," desaknya.

Tak hanya KPK, dimintanya pula Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membatalkan PMK yang kotroversial itu. Apalagi pada dasarnya, tunjangan untuk Direksi dan Dewas BPJS menurut dia sudah lebih dari cukup.

"Presiden harus mengecek dan mengatakan bahwa SK ini harus segera dicabut. Dan harus diinvestigasi kenapa, ada motif apa, Menkeu mengeluarkan ini," tukasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00