• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Gara-gara Menkeu, Masyarakat Bisa Ogah Bayar Iuran BPJS

14 August
18:35 2019
2 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Koordinator Bidang Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch, Timboel Siregar menilai, langkah Kementerian Keuangan yang menaikkan tunjangan cuti bagi anggota dewan pengawas (Dewas) dan anggota direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melukai rasa keadilan masyarakat dan kotraproduktif. Ditengarainya akibat itu, masyarakat bisa saja tak mau lagi atau ogah membayar iuran BPJS.

Menurut dia, sejauh ini, kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tidak bisa dibilang baik. Sebab BPJS Kesehatan saja memiliki banyak masalah. Diantaranya adalah potensi devisit sebesar Rp 28 triliun.

"Yang sampai saat ini juga per 30 Juni utang ke rumah sakit Rp 39,3 triliun. Yang Juli akan terus bertambah. Artinya juga cash flow rumah sakit juga terganggu sekali. Karena dengan tidak dibayarkan pre BPJS dan lain sebagainya," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Rabu (14/8/2019).

Sementara di satu sisi, lanjut dia, tunjangan yang di bawa pulang direksi dan dewas BPJS tak bisa dibilang sedikit, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Menurut data yang dia peroleh, untuk Direksi BPJS Kesehatan saja, total beban insentif setahun sebesar Rp 32.886.000.000 per tahun. 

"Kalau kita bagi 8 Direksi ini, maka setiap Direksi, itu rata-rata aja, walaupun Dirut bakalan lebih besar, satu orang direksi itu Rp 4,11 miliar dalam setahun. Dibagi 12 dalam satu bulan, itu ada 342.562.500. Itu beban insentif. Kalau kita baca lagi di Dewan Pengawas PBJS Kesehatan itu sekitar Rp 211 juta. Jadi dengan angka Rp 342 juta dan Rp 211 juta ini, saya melihat ini sudah sangat lebih dari cukup," jelasnya.

Maka dari itu, ditekankannya kalau kebijakan Menkeu itu sangatlah tidak produktif. Sebab bisa saja masyarakat yang tak terima jadi enggan membayar iuran BPJS. Sementara, iuran BPJS Kesehatan yang belum berhasil ditagih saja mencapai Rp 3,42 triliun dalam satu bulan. 

"Kalau kita lihat dari konstruksi UU, pengelolaan dana ini sumber utamanya dari iuran. Jadi iuran yang dibayarkan oleh semua peserta kita hanya untuk dinikmati oleh segelintir Direksi dan Dewas. Inikan kondisinya sangat tidak tepat dan tidak benar. Jadi kita bergotong royong untuk dinikmati oleh segelintir orang ini," tukasnya. 

Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/PMK.02/2019, tunjangan cuti tahunan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS dinaikkan dua kali gaji yang diterima per bulannya. Ketentuan tunjangan itu paling banyak satu kali dalam satu tahun. Jumlah tunjangan tersebut naik dua kali lipat dibandingkan dengan yang diatur dalam PMK Nomor 34 Tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi BPJS. Herry menyesalkan itu. (Foto: Antara)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00