• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

KPPN Dorong Satker Pengguna APBN Segera Implementasikan Kartu Kredit Pemerintah

14 August
15:42 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Satuan kerja (satker) pengguna alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus didorong untuk segera mengimplementasikan program Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Sebab, pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 tahun 2018, setiap satker kuasa pengguna anggaran diminta menggunakan kartu kredit pemerintah untuk melakukan pembelanjaan operasionalnya. Kebijakan itu diterapkan mulai 1 Juli 2019. 

Di wilayah Malang Raya dan Pasuruan, dari 129 satker yang teridentifikasi harus menggunakan KKP, hingga saat ini baru ada 10 satker yang sudah melakukan aktivitas belanja menggunakan kartu kredit tersebut. "Untuk satker lainnya masih belum, sehingga kami mendorong semua satker untuk segera menerapkan kebijakan ini," ujar Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Rabu (14/8/2019).

Ia mengungkapkan, di wilayah kerja KPPN Malang, tercatat ada 175 satker kuasa pengguna APBN. Namun dari 175 satker itu, yang telah diidentifikasi wajib menggunakan KKP sebanyak 129 satker dimana semua satker sebenarnya sudah mengembalikan uang persediaan untuk KKP sebesar 40 persen dari total dipa yang diberikan.

"Sebernarnya mereka sudah mengembalikan ke rekening negara. Saat ini masihbanyak yang tinggal menunggu perjanjian kerjasama dengan bank yang bekerjasama dengan bendahara pengeluaran setiap satker, memang masih perlu waktu," ungkapnya.

Pihaknya optimis semua satker bisa menerapkan kebijakan penggunaan KKP ini. Namun kekhawatiran akibat tidak paham bagaimana cara implementasi kebijakan KKP di lapangan masih menjadi kendala. "Untuk itu, petugas KPPN siap memberikan pemahaman dan sosialisasi di satker jika memang dibutuhkan," tandas Teddy.

Untuk diketahui, kartu kredit pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan satker untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat dibebankan pada APBN. Penerapan kebijakan ini merupakan Upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperbaiki, modernisasi, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. Sehingga dapat meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00