• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Bowo Sidik Didakwa Terima USD 163,7 Ribu dan Rp 611 Juta

14 August
15:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakartan : Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso resmi didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait kerja sama distribusi atau pengangkutan pupuk dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Bowo didakwa menerima USD 163,733.00 (seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan Rp311.022.932,00 (tiga ratus sebelas juta  dua  puluh  dua  ribu  sembilan  ratus  tiga  puluh  dua  rupiah) dari Asty Winasty dan Taufik Agustono, yang diterima terdakwa Bowo secara langsung maupun melalui M. Indung Anbdriani K, serta uang  sejumlah Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) dari Lamidi Jimat.

Melalui penerimaan sejumlah uang tersebut, Bowo Sidik Pangarso didakwa memuluskan atau membantu PT HTK agaer mendapatkan kembali kerja sama distribusi pupuk dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Berdasarkan data surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima RRI, Rabu (14/8/2019), tertulis :

Bahwa penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam  undang-undang  sehingga sudah  seharusnya dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku wakil ketua, sekaligus anggota  Komisi  VI DPR-RI dan selaku  anggota  Badan Anggaran (BANGGAR) DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa selaku anggota DPR RI yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian gratifikasi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Junctis Pasal 236 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 2Tahun 2018, Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.

Perbuatan  terdakwa  tersebut  merupakan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  12  B  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHPidana.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00