• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Belum Dapat Salinan Putusan Kasasi MA Terkait Syafruddin Arsyad Temenggung

14 August
12:16 2019
2 Votes (4.5)

KBRN, Jakarta : Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan lengkap terkait putusan kasasi kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu diduga melibatkan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Febri menjelaskan, seharusnya pihak Mahkamah Agung (MA) segera menyerahkan salinan itu setelah keluarnya putusan kasasi pada 9 Juli 2019. Namun hingga saat ini atau sudah lebih dari satu bulan salinan putusan lengkap atas nama SAT itu belum juga diterima KPK.

“KPK menyayangkan lamanya proses pengiriman salinan putusan lengkap tersebut, jika putusan dapat diakses secara cepat tentu langkah-langkah hukum berikutnya juga dapat ditentukan dengan lebih tepat” jelasnya di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Febri menjelaskan, saat ini KPK menunggu pembacaan putusan sela terkait gugatan perdata dari tersangka lain yaitu Sjmasul Nursalim terkait kasus perkara dugaan korupsi BLBI di Gedung Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten. 

Menurut Febri, putusan sela ini sangat penting karena akan berkonsekuensi pada dikabulkan atau tidaknya KPK menjadi pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara ini. Dirinya menambahkn pada 31 Juli 2019 lalu, KPK telah menyampaikan permohonan menjadi pihak ketiga yang berkepentingan (voeging) tersebut kepada Majelis Hakim PN Tangerang. 

“Kamis berharap majelis hakim akan mengabulkan permohonan KPK sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Sehingga nantinya KPK bisa mengajukan gugatan dan menghadirkan bukti pendukung” kata Febri Diansyah.

KPK telah meminta pada hakim untuk mengabulkan agar KPK dapat masuk sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan (Voeging) dalam perkara ini, sehingga nanti kami akan mengajukan Gugatan dan bukti-bukti pendukung

Sementara itu tersangka Sjamsul Nursalim melalui kuasa hukumnya menggugat BPK-RI dan Auditor BPK yang sekaligus merupakan ahli yang kami hadirkan di Pengadilan Tipikor pada sidang terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung beberapa waktu lalu.

Audit BPK yang dipersoalkan tersebut terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun dalam kasus BLBI. KPK mendukung BPK-RI dalam melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan permintaan KPK.

“Kewenangan melakukan penghitungan terkait potensi  kerugian anggaran keuangan negara tersebut diatur secara tegas di UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Berdasarkan perhitungan tersebut ditemukan kerugian negara RP 4,58 triliun” pungkas Febri Diansyah.






tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00