• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Jaksa KPK Dakwa Bowo Sidik Pangarso Terima Uang Suap Rp 2,6 Miliar

14 August
11:45 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mendakwa Bowo Sidik Pangarso menerima uanh sebesar Rp 2,6 miliar. Menurut jaksa uang itu berkaitan dengan kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dugaan suap yang melibatkan PT. Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

"Terdakwa (BSP) turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara," ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Menurut jaksa, total uang yang diterima BSP masing-masing 163.733 Dolar Amerika (USD) dan Rp 311 juta, jika ditotal sekitar Rp 2,6 miliar lebih). Uang 163.733 USD dan Rp 311 juta itu diduga diterima Bowo dari Asty Winasty dan Taufik Agustono. Uanh itu diberikam secara langsung maupun tidak langsung melalui orang kepercayaan BSP  bernama M Indung Andriani K.

Jaksa menjelasakan, Asty sebagai  General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT HTK, sedangkan Taufik adalah Direktur Utama PT HTK. Jaksa menyebut pemberian suap itu bertujuan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).

Menurut jaksa, PT HTK disebutkan sebagai perusahaan yang mengelola kapal MT Griya Borneo yang sebelumnya memiliki kontrak kerja sama dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) untuk pengangkutan amoniak. PT KCS disebut jaksa sebagai cucu perusahaan dari PT Petrokimia Gresik.

Jaksa menyebut namun saat PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) didirikan, kontrak kerja sama dengan PT HTK itu kemudian dihentikan atau diputus. Sedangkan pengangkutan amoniak itu dialihkan PT PIHC ke PT Pilog menggunakan MT Pupuk Indonesia. Atas hal itu PT HTK melalui Asty meminta bantuan Bowo agar PT Pilog dapat menggunakan kapal milik PT HTK yaitu MT Griya Borneo.

“Menindaklanjuti keinginan Asty Winasty, terdakwa beberapa kali menemui Aas Asikin Idat selaku Direktur Utama PT PIHC dan Achmad Tossin Sutawikara selaku Direktur Pemasaran PT PIHC meminta agar membatalkan pemutusan kontrak PT KCS dan PT HTK sehingga kapal MT Griya Borneo dapat kembali digunakan oleh PT Pilog untuk pengangkutan amoniak sebagaimana telah yang disampaikan Asty Winasty kepada terdakwa” kata jaksa.

Menurut jaksa, Bowo keumudian meminta jatah USD 2 per metrik ton dari volume amoniak yang diangkut MT Griya Borneo yang disewa PT Pilog. Namun permintaan Bowo itu dianggap terlalu besar hingga akhirnya disepakati menjadi USD 1,5 per metrik ton. Setelahnya PT HTK dan PT Pilog menandatangani kerja sama kontrak pengangkutan tersebut.

Jaksa KPK akhirnya mendakwa  Bowo telah bersalah disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00