• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Internasional

Asa Pencari Suaka, segera Ditempatkan di Negara Ketiga

13 August
20:32 2019
1 Votes (3)

KBRN, Jakarta : Sumpek, sempit dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terbatas, itulah yang digambarkan oleh Zakid, pengungsi pencari suaka asal Afghanistan ketika di temui di lokasi penampungan sementara di eks gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

Pemuda yang telah berada di Indonesia sejak 2017 untuk mencari suaka ke negara ketiga itu, juga tidak sendirian.

Bersama sang kakak laki-lakinya, Zakid berharap dapat mengubah nasib di negeri orang.

Zakid mengatakan, ia telah memiliki kartu yang dikeluarkan oleh UNHCR yaitu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi.

“Saya dari Afghanistan tapi saya besar di Pakistan. Kami menunggu untuk ditempatkan di negara ketiga. Iya, saya memiliki kartu UNHCR dan saudara laki-laki saya juga. Saya sudah berada di Indonesia selama 2 tahun,” ungkapnya ketika dikonfirmasi, Selasa (13/8/2019).

Dijelaskan Zakid, ia sangat mendambakan dikirim ke negara ketiga yang aman dan memberikan kesempatan baginya untuk bekerja.

“Bukan menjadi masalah bagi saya apakah akan dikirim ke Australia, saya hanya mengharapkan berada di negara aman dan menyediakan kebutuhan dasar. Maksud saya adalah saya ingin bekerja untuk dapat menafkahi diri saya paling tidak untuk membeli makanan. Tapi, di sini saya tidak memiliki hak untuk bekerja. Bahkan, saya tidak memiliki uang untuk membeli makanan bagi diri saya sendiri,” ungkap pemuda 24 tahun itu.

Asa Zakid tentunya mewakili ribuan pengungsi pencari suaka yang saat ini berada di Indonesia. Indonesia sendiri bukanlah merupakan negara yang merativikasi konvensi 1951 tentang Pengungsi.

Namun, Indonesia berkontribusi dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi pencari suaka sebagai negara transit yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi.

Direktur Jenderal Multilateral kementerian Luar Negeri RI, Febrian Ruddyard, mengatakan, pihaknya mendesak negara-negara perativikasi konvensi 1951 untuk menjalankan tanggungjawabnya dengan segera menerima para pengungsi.

The problem dengan situasi saat ini adalah jumlah yang masuk lebih banyak daripada jumlah yang keluar. Olehkarena itu, Indonesia tentunya ini bukan tanggungjawab kita karena kita bukan negara perativikasi dan juga kita penganggaran kita dan sistem legislasi nasional kita tidak didesain sedemikian rupa yang memungkinkan kita untuk membantu pengungsi. Jadi, anggaran yang digunakan sekarang adalah yang disebut sebagai anggaran bencana. Kita hanya memberikan dukungan kepada UNHCR. Kalau kita lihat sekarang inikan problemnya UNHCR ga terlalu kelihatan. They not even shown up during pada saat ini dipindah ke Kalideres,”terang Febrian.

Febrian menegaskan, Indonesia juga mendorong UNHCR sebagai implementor konvensi 1951, berada di depan bagi penanganan pencari suaka tersebut.

“Tapi, harapan kita adalah negara-negara perativikasi jangan mengabuse, sekali lagi jangan mengabuse rasa perikemanusiaan kita dengan tidak sama sekali menunjukkan tanggungjawab moral dan legalnya. Jadi, konteksnya adalah bargain sharing. Bagaimana bisa membantu kita sebagai negara transit untuk menangani pengungsi ini. Jadi, jangan bargain shifting dan jangan pura-pura ga tau gitu,” tegasnya.

Terkatung-katungnya nasib para pencari suaka di Indonesia, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru.

Direktur Jenderal Imigrasi kementerian hukum dan HAM, Ronny F. Sompie mengatakan, modus operandi perdagangan orang dikhawatirkan berpeluang masuk dengan memanfaatkan para pengungsi pencari suaka.

“Yang perlu juga diantisipasi modus operandi perdagangan orang itu juga bisa masuk, menggunakan para pengungsi dan pencari suaka ini sebagai bagian dari transaksi mereka. Ini harus kita antisipasi bersama,” ujar Ronny.

Oleh sebab itu, Ronny mengharapkan, UNHCR secara aktif memberikan daftar nama pencari suaka yang telah diberikan kartu pengungsi, agar pengawasan terhadap mereka dapat turut melibatkan kemenkumham.

“Kami mengharapkan agar jika kartu UNHCR sudah dikeluarkan, juga diberitahu agar pengawasan bisa dilakukan juga oleh pihak Ditjen Imigrasi,”imbuhnya.

Sebelumnya, ketika melakukan pertemuan dengan kemenlu RI pada pertengahan Juli lalu, Representatif UNHCR di Indonesia, Thomas Vargas, mengatakan, selain memberikan apresiasi kepada Indonesia sebagai “negara transit” yang turut memberikan pendekatan kemanusiaan terhadap penanganan pengungsi.

Thomas juga menilai penting pula mengajak komunitas internasional yang memiliki “political will”, guna memastikan bahwa perang merupakan kekerasan HAM masif yang menyebabkan sebagian masyarakatnya keluar dari negara tersebut.

Sementara, berdasarkan data UNHCR setidaknya terdapat 14 ribu pengungsi yang telah berada di Indonesia sejak 5 – 6 tahun terakhir. (foto:AntaraNews)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00