• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Dinilai Cacat Hukum, Apindo Karawang Adukan SK Rekomendasi UMSK Bupati

13 August
17:19 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bandung : Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab. Karawang mengadukan SK Rekomendasi Bupati Kabupaten Karawang ke Ombudsman, terkait Upah Minimum Sektoral Khusus (UMSK). Perumusan SK Rekomendasi UMSK itu dinilai sepihak, tanpa dilibatkannya Apindo.  Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Jawa Barat Dedy Widjaja sudah menyalahi aturan yang ada, yaitu UU no 13 2003 tentang tenaga kerja serta Permenaker RI no 15 tahun 2018.

“Rekomendasi UMSK 2019 oleh bupati Karawang tanpa melibatkan Apindo Karawang. Ini sudah pelanggaran peraturan negara. Apindo Karawang tidak menerimanya,”ungkap Dedy kepada wartawan di Bandung Selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut dikatakan Dedy, apabila SK rekomendasi tersebut disahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, maka akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan perusahaan yang ada di Kab. Karawang. Mengingat penyamarataan upah, baik kepada perusahaan kecil, menengah hingga besar.

Dikatakannya akibatnya maka akan banyak perusahaan yang bangkrut serta menimbulkan  pengangguran di Kabupaten Karawang.

“Satu-satunya jalan untuk membenarkan dan meluruskan pelanggaran, kami terpaksa memakai instrumen hukum. Karena kita tidak ada jalan lagi, Ombusman sudah kita jalankan,”ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Apindo Kab. Karawang Abdul Syukur mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya mengadukan rekomendasi UMSK sepihak itu ke Ombusman RI. Bila upaya tersebut gagal, pihaknya ungkap Abdul Syukur akan  mengambil langkah ke PTUN, menggugat  SK rekomendasi UMSK bupati Karawang yang dinilai cacat hukum.

“Intinya satu, penetapan SK harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,”ucapnya.

Abdul Syukur juga mengatakan bahwa sesuai aturan yang berlaku bahwa upah sektoral berdasaekan kesepakatan sejumlah perusahaan. Lebih jauh, angka upah yang dirumuskan dalam SK rekomendasi bupati karawang lebih tinggi dari nilai upah sektoral sebelumnya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, angka upah pada SK Rekomendasi UMSK tersebut pada 20 sektor, sedangkan yang paling tinggi yakni Rp 4,9 juta. Sementara itu, akibat persoalan pengupahan karyawan, pada saat ini mulai banyak perusahaan yang tutup atau pindah ke kota atau provinsi yang lain.

"Jumlah pekerja industri pakaian jadi atau tektil mengalami penurunan yang signifikan, dari yang sebelumnya 27.650 orang kini tinggal 2.253. Artinya banyak pengangguran yang disumbangkan dari sektor ini saja," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengupahan Jawa Barat, Asep Hendra Maulana mengatakan bahwa SK Rekomendasi bupati Karawang telah mencatut nama Dewan Pengupahan Jawa Barat. Padahal pihaknya tidak pernah melakukan konsultasi dengan pihak bupati karawang.

"Dalam SK rekomendasi itu, disebutkan hasil konsultasi dengan Dewan Pengupahan Jabar, tapi kami tidak pernah melakukannya. Maka rekomendasi ini cacat hukum, dan jadi salah satu dasar untuk keputusan Ombudsman," tambahnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00