• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

KPU Pandeglang Tetapkan 50 Anggota DPRD Terpilih

12 August
18:27 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pandeglang : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menetapkan 50 anggota DPRD yang terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu. Pleno penetapan itu dilakukan pasca KPU menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh tiga Partai Politik (Parpol), Partai Berkarya, Partai NasDem dan Partai Demokrat.

Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja'i menuturkan, sesuai Surat KPU RI Nomor 1100, maka penyelenggara Pemilu ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota, harus melaksanakan pleno penetapan calon terpilih maksimal 5 hari sejak putusan itu diterbitkan.

"Tanggal 8 Agustus 2019 MK memutuskan menolak, kemudian KPU RI mengeluarkan Surat dengan Nomor : 1100/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang memerintahkan KPU di daerah untuk segera menetapkan Caleg terpilih," kata Sujai dalam rapat pleno yang diadakan di Hotel Mutiara, Carita, Senin (12/8/2019).

Sujai menerangkan, setelah pleno dilakukan, maka pihaknya akan mengusulkan jadwal pelantikan calon anggota legislatif terpilih periode 2019-2024 kepada Gubernur Banten melalui Bupati Pandeglang.

"Usulan itu akan segera kami sampaikan beserta lampiran dokumen yang diminta seperti SK DCT, rekapitulasi model DB dan DB I, SK soal calon terpilih, dan tanda terima penyampaian LHKPN dari masing-masing Caleg terpilih," bebernya.

Kendati demikian, Sujai belum bisa memastikan kapan pelantikan itu akan diselenggarakan. Karena berkaitan hal itu menjadi kewenangan Gubernur Banten. KPU lanjut Sujai, hanya sampai proses penyampaian melalui bupati.

"Nantinya pelantikan menjadi kewenangan gubernur untuk menerbitkan SK. Kami hanya sampai proses penyampaian melalui bupati," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, Ade Mulyadi menjelaskan, proses tahapan dan pleno sudah dilakukan KPU dengan baik. Sehingga dalam pleno penetapan tersebut tidak ada catatan khusus yang diberikan kepada penyelenggara.

"Secara umum tidak ada catatan dari hasil Pileg, karena yang dilaksanakan sudah sesuai aturan sehingga kami apresiasi dari kinerja KPU Pandeglang," sanjung Ade.

Hanya saja Ade menyebut, evaluasi yang harus dilakukan hanya berkaitan pada ruang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Saat Pileg dan Pilpres lalu, KPU mengeluarkan larangan pemasangan APK di Jalur Protokol mulai dari Pertigaan Cigadung sampai Cipacung.

Rute itu dianggap terlalu jauh dan menghilangkan kesempatan peserta Pemilu untuk berkampanye di tempat strategis. Sehingga pihaknya menyaranka saat Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) mendatang, aturan itu dikaji ulang dan bisa memangkan area larangan pemasangan APK.

"Ke depan kami evaluasi itu terlalu panjang. Paling tidak untuk Pilkada nanti bisa di perpendek karena itu wilayah strategis untuk kampanye," katanya.

Adapun dari hasil rapat Pleno KPU, lima Parpol teratas yang menduduki raihan suara tertinggi dipimpin oleh Gerindra dengan total raiham suara mencapai 86,520 suara dan berhak meraih 7 kursi. Kemudian Partai Golkar juga mendapat jatah 7 kursi, namun jumlah suara mereka hanya 85,515 suara.

Diposisi ketiga, ditempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan raihan 80,384 suara dan mendapat jatah 6 kursi. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang mendapat 6 kursi dengan total 70,916 suara. Dan urutan kelima dikuasai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total 64,488 suara dan jatah 6 kursi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00