• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Bicara Jatah Menteri, Pengamat: Parpol Semakin 'Jujur'

12 August
15:57 2019
1 Votes (5)

KBRN, Denpasar : Penunjukkan menteri kabinet kerja jilid II masih menjadi topik hangat dalam beberapa pekan terakhir.

Pembicaraan soal figur pembantu Presiden, Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan periode kedua semakin menarik, pasca keluarnya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Presiden kelima Republik Indonesia itu dalam Kongres V PDI Perjuangan terang-terangan meminta jatah menteri terbanyak. Belum lagi jatah menteri juga ditagih sejumlah daerah yang merasa berjasa memenangkan pasangan Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden 17 April 2019. Salah satu daerah yang ingin diakomodir kedalam kabinet Jokowi adalah Bali. 

Pengamat Politik, Dr. Ida Bagus Radendra Suastama menilai, kondisi itu wajar terjadi didunia politik. Terlebih bagi masyarakat Bali yang merasa berkontribusi signifikan terhadap proporsi kemenangan Joko Widodo. 

"Kalau kita melihat bahwa Bali adalah provinsi dengan jumlah persentase suara tertinggi, maka memang mungkin kita merasa cukup layak untuk meminta itu (jatah menteri). Rasanya cukup mendasar. Tetapi jika kita coba berpikir agak luas, atau katakanlah agak fair, andaikan Bali itu 100 persen pun, itu sebetulnya seberapa persenkah dari Indonesia," ungkapnya ketika ditemui RRI di Denpasar, Senin (12/8/2019).

"Artinya begini, saya tidak ingin mengatakan tidak setuju pada usulan dua atau tiga menteri. Karena bagaimana pun sebagai orang Bali saya sangat senang kalau menteri kita banyak, dan itu adalah bentuk apresiasi Presiden terhadap orang Bali. Tapi disisi lain saya tetap berpegang kepada azas ketatanegaraan, yang terpenting yang berdasar hukum juga. Bahwa sesungguhnya kewenangan memilih menteri, anggota kabinet itu sepenuhnya hak Presiden," imbuhnya. 

Berbicara sikap partai politik yang kian vulgar meminta jatah menteri, Radendra Suastama berpandangan hal itu juga lumrah terjadi didalam politik. Ia kembali mengingatkan, bahwa tujuan utama partai politik adalah merebut kekuasaan. 

"Akhirnya kita kembali kekonsep politik saja, politik itu par excellencenya adalah kekuasaan. Partai politik malu atau tidak malu tujuannya adalah kekuasaan. Dan hal riil ketika penyusunan kabinet adalah komposisi menteri. Jadi kalau misalnya sekarang partai politik sudah tidak malu-malu, menurut saya itu juga sebuah kejujuran," ujarnya. 

Selain itu, pernyataan tersebut dianggap sebatas sindirian. Menurutnya, partai Koalisi Indonesia Kerja berusaha menyentil partai politik Koalisi Adil Makmur yang sebelumnya mengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno. Hal itu terjadi lantaran muncul rumor, partai non Koalisi Indonesia Kerja berusaha mendekati Joko Widodo, juga untuk meminta jatah menteri. 

"Kekhawatiran itu kemudian dirasakan juga mungkin oleh Bu Mega, sehingga dia harus mengambil forum itu (di Kongres V PDIP) untuk mengeksplisitkan kekhawatiran dari beberapa teman di internal partainya, maupun di internal koalisinya, bahwa ada orang-orang yang tiba-tiba, ujug-ujug dulu musuh tiba-tiba datang dan kemudian dapat jatah yang menurut mereka sebetulnya tidak sepantasnya mereka dapatkan," katanya. 

Meski pada akhirnya Presiden Jokowi memberikan jatah bagi Koalisi Adil Makmur, Radendra memperkirakan tidak akan terjadi perubahan peta politik. Parpol seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutnya tetap memilih sebagai oposan yang mengkritik kerja pemerintah hingga 2024. 

"Karena saya melihat karakter politisi begitu. Dari zaman kitab kuno Hindu dulu sudah dikatakan politikus itu adalah karakternya seringkali tidak dapat dipercaya. Tapi inikan bukan berarti menggeneralisir semua politikus begitu. Artinya kemungkinan itu harus diantisipasi. Ketika mereka nanti katakanlah diberikan jatah, loyalitas penuhnya itu belum tentu bisa kita jamin," ucap Radendra. 

"Dan ketika itu sudah terjadi, maka biayanya terlalu besar terhadap bangsa ini. Artinya ketika ada koordinasi yang tidak baik, kemudian ada yang diam-diam tidak mendukung penuh terhadap program yang untuk kebaikan dan seterusnya, itu risiko yang harus dihitunglah oleh semua," pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00