• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

LPKP Simpulkan Ada Dugaan Kriminalisasi Kasus Rektor STT Setia

12 August
14:43 2019
5 Votes (4)

KBRN, Jakarta: Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP), Samuel mengatakan, tuduhan Ijazah Palsu yang di alamatkan kepada Rektor STT Setia Matheus Mangentang, patut diduga Kriminalisasi.

Seperti diketahui, pada Jumat tanggal 2 September  2019 Matheus Mangentang di eksekusi oleh kejaksaan Negri Jakarta Timur ke Lapas Cipinang.

Dalam  keterangan Pers, Senin (12/8/2019), Samuel menguraikan, kasus ini mencuat saat Di laporkan pidana bahwa tahun 2008-2009 dengan tuduhan telah menerbitkan ijazah tanpa hak yang melanggar pasal 67 ayat 1 UU Sisdiknas. 

“Namun laporan tersebut tidak mendasar karena ada izin dari Kementerian Agama, di dalamnya juga dimasukkan unsur pendidikan umum. Sementara pendapat dari kementerian Ristekdikti melalui serangkaian pemeriksaan serta visitasi kampus, pada tanggal 18 Agustus 2011 mengatakan bahwa ini tidak ada masalah cukup diselesaikan dengan  administrasi, di buktikan dengan surat keterangan DIKTI Surat nomor 893/C/KL/2017 tanggal 23 Maret 2017( Terlampir),” urainya.

Kata Samuel, bahwa Proses hukum Pidananya tetap berlanjut di Pengadilan Negri Tangerang  dan telah mengadili melalui putusan nomor: 2153/Pid.B/2015/PN.T.ng pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini  Matheus Mangentang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga dinyatakan Bebas.

Namun, Seiring dengan berjalannya waktu Matheus Mangentang kembali di laporkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pokok Perkara yang sama dan di jatuhkan Vonis 7 tahun dengan status Tahanan Kota.

“Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya tidak dapat mengadili Perkara aquo karena terhadap materi perkara aquo telah pernah di adili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan lebih di perkuat oleh Putusan Mahkamah Agung,” tandasnya.

Seharusnya, sambung dia,  Penghadilan Negeri Jakarta Timur menolak memutuskan perkara tersebut dengan  alasan Ne Bis in Idem sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang menerangkan bahwa Pemberian jaminan perlindungan hukum bagi seseorang  agar tidak dituntut secara berulang-ulang oleh penegak hukum karena hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00