• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Internasional

Luncurkan Hasil Investigasi, Misi Pencari Fakta PBB Temukan Pendanaan Kooperasi ke Militer Myanmar

5 August
23:21 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sejak dibentuk pada 24 Maret 2017, Senin (5/8/2019), untuk pertama kalinya Misi Pencari Fakta PBB yang dibentuk terkait kejahataan kemanusiaan di Myanmar, meluncurkan hasil laporan, di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss.

Laporan misi yang bekerja selama 2 tahun itupun mengejutkan dunia. Dalam konferensi pers di kantor Pusat Informasi PBB (UNIC) perwakilan Jakarta, anggota Misi Pencari Fakta PBB, Christopher Sidoti, mengatakan, hal yang paling mengganggu dari laporan tersebut adalah pihak militer secara aktif mendapatkan donasi dari perusahaan dalam negeri maupun asing, untuk mendukung tindakan kekerasan di negara bagian Rakhine terhadap etnis Rohingya.

Kami juga melaporkan bagaimana September 2017 kepala komandan, menyelenggarakan 3 penggalangan dana, yang digunakan untuk operasi pembersihan oleh militer, the rising kampung Rohingya, membangun penghalang yang solid untuk mencegah etnis Rohingya kembali dan mengundang pengusaha untuk mendukung berbagai aktifitas militer tersebut. Kami menemukan bahwa setidaknya ada 45 kooperasi donor, yang mendanai militer atas berbagai tindakan di Rakhine State,” papar Christopher Sidoti, Senin (5/8/2019), di Jakarta.

Sidoti menjelaskan, termasuk terdapat 14 perusahaan dari 7 negara asing yang disinyalir, turut menyokong dana bagi aktifitas militer melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

“Ini adalah data ditahun 2016 dimana sejak mulai mencuatnya penolakan terhadap etnis Rohingya tahun 2016. Beberapa negara merupakan negara yang menolak sanksi bagi militer, sayangnya. Beberapa diantaranya juga berkomitmen untuk mengembargo penggunaan senjata. Memang kami terkejut dengan jumlah negara yang terlibat serta jumlah perusahaan yang terlibat pula, dengan tingkat tanggungjawab besar,” terangnya.

Disisi lain, Sidoti menambahkan pihaknya mengharapkan akan ada investigasi lebih lanjut

“Hasil laporan kali ini juga mengandung hasil rekomendasi September tahun lalu. Kami melaporkan hari ini sebagai hasil dari apa yang kami 6 bulan lalu. Kami juga mendorong untuk adanya investigasi oleh pemerintah, jurnalis, akademisi, LSM, untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai dan laporkan hari ini,” harap Christopher.

Sementara, Misi Pencari Fakta PBB akan berakhir pada September 2019.

Ketua Misi Pencari Fakta PBB, Marzuki Darusman, mengatakan, terkait dengan repatriasi etnis Rohingya dinilai sebagai suatu hal yang sederhana, namun bisa menjadi sulit disebabkan sikap pemerintah Myanmar itu sendiri.

“Ini sebenarnya adalah sangat sederhana, namun menjadi sulit karena pemerintah Myanmar. Mereka mendorong diri mereka ke dalam sudut. Kemudian, isu yang muncul kepublik adalah pemerintah Myanmar bersepakat dengan rakyatnya sendiri. Kapanpun repatriasi itu terjadi, namun hal itu lebih pantas disebut kembali ke rumah bukan repatriasi,” ungkap Marzuki.

Menurut Marzuki, dalam 2 tahun kunjungannya ke kamp pengungsian Cox’s Bazaar, Bangladesh, seluruh pengungsi menyatakan bersedia kembali dengan sejumlah persyaratan.

“Kami telah berkunjung ke Cox’s Bazaar dalam setelah 2 tahun dan semua orang yang kami temui mengatakan berharap untuk dapat kembali ke Myanmar. Tapi, mereka memerlukan garansi bahwa mereka akan diberikan status sebagai warganegara, dijamin keamanannya dan diterima dengan bermartabat,” tegasnya.

Laporan Misi Pencari Fakta PBB menyebut bahwa militer Myanmar menggunakan bisnis mereka, perusahaan asing dan kesepakatan senjata, untuk mendukung operasi brutal menentang grup etnis secara serius dilakukan dibawah hukum internasional, melalaikan pengawasan sipil dan menghindari akuntabilitas.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00