• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Opini

Relevansi Pembubaran Parpol Korup

5 August
16:28 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Pemerintah bersama DPR melalui komisi III saat ini sedang menggodok beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang di prioritaskan selesai akhir sidang periodeisasi ini. Keempat RUU yang ditargetkan selesai itu adalah RUU KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), RUU Pemasyarakatan, RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK), dan RUU Jabatan Hakim.

Dari keempat RUU tersebut RUU Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu RUU yang sangat menarik untuk dibahas. Pasalnya dari draft yang diberikan Pemerintah kepada DPR, RUU MK ini hanya mengatur terkait masa jabatan, syarat usiahakim konstitusi, kode etik. pedoman prilaku hakim konstitusi, dan dewan etik hakim konstitusi.

Padahal  disamping pengaturan tersebut diatas, ada salah satu point yang juga sangat penting dan belum pernah dilaksanakan sejak MK berdiri tahun 2003 khususnya terkait dengan dengan salah satu kewenangan MK dalam memutus pembubaran partai politik selain tiga kewenangan lain yang dimiliki oleh MK yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan negara, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Walaupun tidak dapat dipungkiri dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembubaran dan pembekuan partai politi itu sudah pernah dilakukan terhadap Indische Partij pada masa pra kemerdekaan, partai Masjumi dan PSI pada masa demokrasi terpimpin, dan pembekuan terhadap partai Murba dan Partindo, hingga pembubaran PKI.   

Namun pertanyaanya kemudian kenapa sampai saat ini MK tidak dapat memutus pembubaran partai politik, bukankah konstitusi telah memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus pembubaran partai politik, setelah ditelusuri ternyata jawabnnya terletak pada lemahnya regulasi yang menghendaki pembubaran partai politik menjadi akar persoalan selama ini. Peraturan terkait pembubaran partai politik yang tersebar di UU Partai Politik dan UU MK saat ini hanya mengatur terkait dengan alasan kegiatan partai politik yang menjurus pada menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap ideologi negara.

Dengan kondisi saat ini, sepertinya sangat sulit membuktikan bahwa partai politik mana yang memiliki alasan tersebut diatas untuk dibubarkan, terlebih pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, sehingga perlu pemikiran baru bagi para pembentuk undang-undang untuk mengatur hal yang lebih kekinian guna mensinkronkan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Misalnya saja  melalui pembubaran partai politik korup yang diakibatkan oleh prilaku pengurus inti partai politik tersebut dapat menjadi celah pembubaran partai politik kedepan.

Bila kita melihat dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini tidak sedikit ketua umum partai politik yang terjerat kasus korupsi, begitupun dengan  posisi sekretaris dan bendahara yang juga terlibat dalam kegiatan korupsi, walaupun dalam hal ini korupsi tersebut berkaitan langsung dengan aktifitas kepartaian ataupun tidak namun setidaknya persoalan yang sering menggegerkan masyarakat ini cukup untuk merepresentasikan pertanggungjawaban mutlak pembubaran partai politik disebabkan oleh keterlibatan pengurus inti ini menarik untuk diusulkan sebagai salah satu syarat pembubaran partai politik.

Korupsi & Pembubaran Partai Politik

Keterlibatan sebagian pengurus atau anggota partai politik yang menduduki posisi jabatan dipemerintahan dalam melakukan tindak pidana korupsi, tidak terlepas dari suatu siklus korupsi yang telah terbentuk sejak awal proses perekrutan pengurus partai politik hingga proses pemilu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana politik dalam memenangkan pemilu bagi suatu partai politik. Dalam proses awal  prekrutan anggota partai politik, terdapat suatu paradigma berpikir dari sebagian anggota partai politik yang hendak menjadi pengurus partai politik bahwa faktor penentu terpilih tidaknya seorang menjadi wakil rakyat atau posisi jabatan di pemerintahan sangat tergantung kepada posisi kepengurusan dari suatu partai politik. Hal inilah yang menyebabkan setiap anggota partai politik berlomba-lomba menjadi pengurus atau bahkan menjadi pimpinan puncak dari suatu partai politik.

Dalam gejala siklus awal ini, biasanya terjadi deal-deal politik tertentu dari sebagian anggota partai politik yang hendak menjadi pengurus partai politik dengan menjanjikan posisi jabatan tertentu kepada anggota partai politik yang berasal dari partai politik yang sama untuk menduduki posisi jabatan inti kepengurusan hingga posisi di pemerintahan, selain deal-deal politik mengenai posisi jabatan dalam siklus ini tidak jarang dari sebagian anggota partai politik yang hendak menjadi pengurus melakukan kegiatan money politic  dengan cara memberikan suap kepada pengurus partai politik yang berasal dari berbagai tingkatan kepengurusan baik di tingkat pimpinan daerah provinsi hingga pimpinan daerah kabupaten/kota yang ditujukan untuk memenangkan  dirinya dalam kontestasi kongres dari suatu partai politik.

Pada siklus selanjutnya, pemenuhan dana politik dalam memenangkan kontestasi pemilu dilakukan melalui keterlibatan dari kandidat/politisi yang berasal dari suatu partai politik untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi pemilu. Didalam siklus ini, salah satu faktor pendorong dilakukannya korupsi pemilu adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan dana politik yang sangat besar dan harus dikeluarkan oleh seorang kandidat yang berasal dari partai politik.

Pengeluaran tersebut disebabkan oleh penganutan sistem daftar terbuka yang dianut saat ini mengharuskan kandidat partai politik untuk membina konstituen didaerah pemilihannya, sehingga kondisi ini memaksa para politisi untuk mengakumulasi modal (uang) untuk meraih kemenangan politik, secara umum mereka yang memiliki modal keuangan yang kuat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk membiayai pemenangan politik, sehingga korupsi menjadi salah satu cara termudah mendapatkan dana kampanyedalam jumlah yang besar.

Belum lagi dengan kegiatan korupsi politik yang berkaitan dengan jabatan tertentu di pemerintahan atau di partai politik yang mengunakan keuangan negara sebagai sumber pembiayaan partai politik secara illegal juga sangat sering ditemui diberbagai kasus selama ini.

Bila korupsi politik tersebut mengarah kepada tindakan korupsi dan pencucian uang makahal tersebut dapat menjadi pintu masuk dari pembubaran partai politik yang korup secara konstitusional. Didalam konsideran menimbang UU No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Didalam konsideran menimbang UU Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas prekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 “Membahayakan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” inilah yang memiliki tafsiran yang sangat luas, sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan sudah barang tentu, partai politik dianggap sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Sehingga apapun yang dilakukan partai politik secara tidak langsung dianggap mewakili kepentingan rakyat, terlebih lagi bila partai politik tersebut dapat disamakan dengan korporasi sebagaimana yang diatur didalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” yang dimana badan hukum tersebut termasuk partai politik didalamnya, sehingga bila ditinjau dalam tataran pertanggung jawaban pidana mutlak, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus inti partai politik (badan hukum) tersebut yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dapat dianggap sebagai perbuatan partai politik sebagaimana yang telah berlaku pada korporasi selama ini, sehingga partai politik nantinya dapat dimintai pertanggung jawabannya melalui pengurus inti partai politik melalui keterlibatan KSB tersebut.

UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini juga menyebutkan secara implisit didalam konsiderannya terkait dengan akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi selama ini juga mengahambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi sehingga bila  pengenaan tafsir nomenklatur “akibat” yang ditimbulkan tersebut dapat diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang berdampak buruk bagi keberlangsungan bangsa maka dapat menjadi celah pembubaran baru partai politik.

Persyaratan terpenting suatu peraturan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikatakan sebagai hukum atau aturan yang baik adalah harus didasarkan pada prinsip manfaat “maximing happinies and minimizing pains”  sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bila melihat pada praktik pembubaran partai politik selama ini di berbagai negara di dunia konsep pembubaran yang memiliki kedekatan perspektif dalam membubarkan partai politik disebabkan alasan korupsi dapat dilihat pada kasus pembubaran Partai Thai Rak Thai di Thailand yang membayar dua partai kecil yaitu Partai Pattana Chart Thai dan Pandin Thai untuk ikut dalam pemilu, sedangkan praktik di negara lain masih terkait dengan alasan ideologi  dan perbuatan yang mengancam persatuan negara. Sebut saja seperti pembubaran partai Socialist Reich Party (1952) dan Communist Party (1956) di Jerman, serta pembubaran partai Halkin Emek Partisi (1993), dan Refah Party (1998) di Turki. Namun menariknya di Jerman Mahkamah Konstitusinya dalam hal ini Bundesverfassunggericht telah memiliki pengalaman beberapa kali memeriksa dan memutus permohonan pembubaran partai politik yakni dengan menolak tiga permohonan pembubaran partai politik yakni terhadap partai the Free German Workers Party atau Freicheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP), The National List (NL) pada tahun 1994 dan National Democratic Party atau Nationaldemokratische Partei tahun 2017 dengan putusan dismissal atau tidak dilanjutkan.

Disebagian negara lainnya seperti di Korea Selatan, Jepang, Perancis, Kosta Rika, Kolombia, dan Italia, perbuatan korupsi yang melibatkan pengurus partai politik yang menduduki jabatan di pemerintahan tergolong berat dan memalukan, bahkan tidak jarang para politisi yang baru di sinyalir menerima aliran dana tertentu langsung memundurkan diri secara langsung dan meminta maaf kepada public, lantas bagaimanakah dengan indonesia beranikah memasukkan klausul korupsi ini menjadi syarat pembubaran partai politik kedepannya, kita tanyakan ke pembentuk undang-undang yang terdiri dari partai politik dan representasi politik berani tidak memasukan klausul ini?

Penulis: Erlanda Juliansyah Putra SH., MH.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00