• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Teknologi

Komersialisasi Inovasi Anak Bangsa, Butuh Sinergi dan Kolaborasi

31 July
18:45 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Berbagai Inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) seperti KTP elektronik dan pelaksanaan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca, telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kendati tidak serta-merta merupakan hasil peran BPPT sendiri melainkan juga ada peran stakeholders lain, baik itu dari pemerintah dan swasta.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPT, Hammam Riza saat memberikan paparan dalam acara Program Pendidikan Lemhanas Angkatan XXII dengan tema Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Kesejahteraan Bangsa di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Kamis (31/7/2019).

"Jadi kata kuncinya ada di Sinergi dan Kolaborasi, tidak ada Super Man, yang ada itu Super Team. Terlebih, saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri 4.0, dimana peran teknologi komunikasi dan informasi sangat dominan di dalamnya," ungkap Kepala BPPT.

Hammam mencotohkan, saat ini BPPT bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta BadanNNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang membangun Tsunami Early Warning System (TEWS) terintegrasi yang sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia. Hal ini juga menjadi prioritas nasional, bahkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo usai Indonesia dilanda tsunami akhir tahun lalu.

Sebelumnya, Indonesia sendiri sejak tahun 2012 sudah tidak mempunyai alat pendeteksi tsunami yang proven, seperti buoy atau cable based tsunameter (CBT), dikarenakan biaya untuk pengadaan dan perawatan yang cukup besar apabila ditanggung oleh satu Kementerian/Lembaga (K/L) saja.

"Dengan adanya sinergi antar K/L ini Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membangun TEWS. BPPT bertugas untuk membangun buoy dan CBT-nya yang nanti datanya akan disinergikan dengan sistem permodelan BMKG, serta di bawah koordinasi BNPB. Jadi ini dalam skala yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif," tegas Hammam.

Ia menambahkan, dalam upaya meningkatkan kandungan dalam negeri dalam produk inovasi, BPPT juga menggandeng pihak industri/swasta untuk berperan dalam pemanfaatan teknologi di Indonesia. Sebut saja KTP El (elektronik-red) multiguna dan e-Pemilu yang menggandeng BUMN serta industri lokal untuk memproduksi sarana yang dibutuhkan.

Program KTP el sendiri, sebut Hammam, sudah berlangsung sejak lama dan membutuhkan waktu dalam melakukan proses bottle necking commercialization dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai regulator, BPPT/akademisi sebagai inovator, dan lembaga sertifikasi peralatan yang diproduksi oleh PT INTI dan PT Len sebagai pihak industri.

“Jika tidak dilakukan bersama, sangatlah sulit bagi BPPT maupun Kemendagri untuk mengembangkan KTP El hingga menjadi KTP El Multiguna, dimana KTP El tidak hanya sebagai tanda identitas, namun juga akan menyimpan data perbankan, BPJS, hingga rekam medis. Ini membutuhkan sinergi semua pihak untuk mensukseskannya,” ujar Hammam.

Proses bottle necking commercialization selanjutnya yakni e-Pemilu atau pemilu elektronik. Menurut Hammam, rekam jejak inovasi teknologi e-Pemilu sudah terbukti sejak tahun 2012 lalu, bahkan telah dimanfaatkan lebih dari 900 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya BPPT juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Kemendagri, dan DPR RI sebagai regulator, kemudian bersama PT INTI dan PT Intens selaku industri atau penyedia peralatan e-Pemilu, dan juga kepada para pelaku Pilkades di setiap daerah.

“Untuk inovasi e-Pemilu sendiri sinergi dan kolaborasinya sudah baik, dan menurut saya teknologi ini mampu mendorong diterapkannya Pemilu yang tidak hanya luber jurdil (langsung, bersih, rahasia, jujur, dan adil-red), namun juga cepat dan akurat. Jadi tenaga kita dapat diarahkan ke arah yang lebih membangun bangsa,” terangnya.

Selanjutnya, BPPT bersama enam K/L lain sedang membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Menurut Hammam, sudah lebih dari dua decade, Indonesia belum juga berhasil menaikkan peringkat e-government.

“Total belanja IT pusat dan daerah selama 2014 hingga 2017 mencapai 12,7 Triliun, namun tidak ada satupun sistem yang dijadikan acuan. Tindakan recovery dan aselerasi yang melibatkan tujuh K/L ini semoga bisa mewujudkan Nawacita Presiden, yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,” tegas Kepala BPPT.

Kepala BPPT pun berharap, semoga contoh kasus program inovasi teknologi BPPT yang melibatkan stakeholders dapat menjadi acuan bahkan masukan bagi para Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XXII Lembaga Ketahanan Nasional.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00