• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Opini

Sosok Calon Menteri di Kabinet Jilid II Jokowi

26 July
22:08 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah selesai, Visi Presiden terpilih Ir. Joko widodo telah di sampaikan oleh  Pak Jokowi sendiri di sentul tanggal 14 Juli 2019. arah dan sasarannya sudah sangat jelas, tinggal bagaimana merealisasikan dari Visi Indonesia tersebut.  

Pada konteks realisasi dan aplikasinya berada pada pembantu Presiden itu sendiri melalui menterinya atau kabinet Presiden Jokowi yang akan dipilih nantinya. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang akan di pilih Pak Jokowi untuk bisa menjadi Jendral Lapangan lima tahun kedepan ?

jawabannya adalah mereka yang mampu menjabarkan dan merealisasikan Visi Indonesia itu sendiri melalui kompetensi dan potensinya masing-Masing. sebelum lanjut pada sosok siapa pembantu Presiden nanti dalam Kabinet Jokowi Jilid II, kita liat kembali Visi Indonesia yang telah di sampaikan oleh Presiden Terpilih Bapak Ir.Joko Widodo di SICC Sentul Bogor.

Sebagai awal Pidato Pak Jokowi , beliau mencari sebuah model baru  untuk meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama dalam mengelolah Pemerintahan yang tidak efektif menjadi efektif dan lebih efesien. Manajemen seperti inilah yang diperlukan sekarang ini. harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan itu sendiri. Dari Visi Indonesia tersebut ada beberapa hal menjadi perubahan paradigma inovasi menjadi sebuah model baru. Dari itu ada 5 (lima) sasaran perioritas yang menjadi program kerja.

PERTAMA, Infrastruktur, pada bidang ini yang menjadi fokusan adalah konektivitas dengan kawasan produksi rakyat seperti, industri Kecil, Ekonomi Khusus, Parawisata,,Persawahan,Perkebunan, Tambak Perikanan. Konektivitas infrastuktur bagi kawasan rakyat kecil ini tentunya pada yang di maksudkan tentunya Prasarana transportasi seperti jalan desa, jalan tol, pelabuhan, kereta api dan bandara harus terhubungkan dengan wilayah produksi rakyat, Kawasan pariwisata, wilayah Ekonomi Khusus, serta kawasan strategis lainnya. Infrastruktur diharapkan mempunyai fungsi sebagai penopang terhadap suatu sistem kegiatan strategis di suatu kawasan. Fungsi langsung maupun tidak langsung dari pembangunan infarstruktur besar tersebut sekiranya dapat dirasakan dan dapat menumbuhkan pengaruh multiplier  yang cukup tinggi.

KEDUA, Sumber Daya Manusia, melalui bidang SDM yang menjadi orientasi utama Visi Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah  Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi penting untuk Indonesia ke depan. Pangkal awal dimulainya pembangunan Sumber Daya Manusia adalah dengan mutu kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan anak di bawah lima tahun, kesehatan anak usia sekolah. Pada konteks Ini adalah umur emas untuk mencetak manusia Indonesia Kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya pelatihan vocational, pentingnya Sekolah. hal yang lain yang dimaksudkan adalah meningkatkan lembaga Manajemen Talenta Indonesia. Pemerintah akan menginventarisir, memfasilitasi, serta mendukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi bakat-bakat Indonesia yang berpotensi.

Diaspora yang berbakat tinggi harus diberikan dukungan agar memberikan manfaat yang besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Pemerintah akan menyiapkan lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini.

KETIGA, Investasi, melalui Investasi ini sepantasnya mengundang investor yang sebanyak-banyaknya untuk membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada sampai ada yang pesimis terhadap investasi.  Melalui cara seperti inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar mungkin. Untuk itu, yang menghalangi investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Menurut Pak Jokowi, jika ada pengutan liar kedepan pasti akan di kejar, Tidak ada lagi hmbatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan.

KEEMPAT, Reformasi Birokrasi, Pada tahapan ini Reformasi Birokrasi terus di lanjutkan melalui reformasi structural dan reformasi midset. Hal yang di maksudkan melalui Visi Indonesia ini adalah Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, sebagai kunci bagi reformasi birokrasi.  Menurut Pak Jokowi, Tidak ada lagi pola pikir lama! Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. harus terus membangun Indonesia yang Adaptif, Indonesia yang Produktif, dan Indonesia yang Inovatif, Indonesia yang Kompetitif.

KELIMA, Pengunaan APBN, pada konteks pengunaan APBN yang di maksudkan adalah Fokus dan tepat sasaran untuk mmemberikan manfaat pada rakyat melalui manfaat ekonomi, manfaat kesejahteraan sosial.

Inilah kelima Visi Indonesia yang akan di jabarkan dan diiplementasikan pembantu Presiden terpilih Bapak Joko Widodo selama lima tahun kedepan melalui Kabinet Jokowi jilid II. dari lima point tersebut jika di jabarkan kedalam kementerian teknis maka pada point pertama yang berkaitan dengan Infrastruktur adalah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Parawisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mensinkronisasikan dengan Visi Indonesia melalui kementerian PUPR perlu kita melihat pencapaian dari kinerja kementerian PUPR itu sendiri. Pencapaian itu bisa jelas terlihat melalui penjabaran seperti berikut ini, bahwa dari tahun 2018 target Kementerian PUPR berada pada angka realisasi fisik 91,6% dengan  penyerapan anggaran 89,6% dari anggaran Rp 115,48 triliun.

Capaian 4 tahun (2015-2018) pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR Dalam meningkatkan konektivitas, target RPJMN yakni pembangunan jalan baru 2.650 km, realisasinya mampu melebihi target yakni 3.387 km. sementara itu untuk pembangunan jembatan baru yakni dari target 29.859 m tercapai 41.107 m. Pembangunan jalan tol dari target 1.852 km tercapai 782 km.

melalui ketahanan air dan pangan, pada 2015–2018 Kementerian PUPR telah membangun 56 bendungan, 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya sementara dalam penyelesaia. Pada 2019 akan dibangun 9 bendungan baru sehingga jumlah bendungan yang dibangun sejak 2015–2019 adalah 65 bendungan. besaran tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia, yang pada 2014 Indonesia memiliki 231 bendungan.

untuk memenuhi kebutuhan air baku dari target RPJMN sebesar 67,52 m3/detik, hingga 2018 telah tercapai 22,24 m3/detik, dari target jaringan irigasi baru 1 juta ha tercapai 865.389 ha. Capaian sarana prasarana pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai sepanjang 3.620 km telah tercapai 1.041 km. disamping itu juga telah dibangun 942 buah embung alami, dari target sebanyak 1.088 buah.

Pada sektor perumahan, pemerntah melalui Kementerian PUPR dalam 4 tahun telah membangun rumah susun sebanyak 43.158 unit, rumah khusus 22.333 unit, rumah swadaya 494.169 unit dan dukungan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas  sebanyak 104.512 unit rumah MBR. Untuk program satu juta rumah, pada tahun 2018 lalu target pencapaiannya berhasil menembus angka lebih dari satu juta.

Dari pencapaian kinerja kementerian PUPR selama 5 Tahun terkahir ini kami beranggapan bahwa sinkronisasi dengan Visi Indonesia sudah tepat sehingga Kepemimpinan Bapak Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. layak untuk melanjutkan menjadi Pembantu Presiden Pada Kabinet Indonesia Kerja Jokowi Jilid II Melalui Kementerian PUPR.

Kementerian berikut yang berhubungan Infrastruktur pada Visi  Indonesia adalah Kementerian Perhubungan, untuk selanjutnya kita harus melihat pencapaian yang telah dillakukan oleh kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir ini.

Pada Perhubungan udara, keberhasilan pembangunan 10 bandara baru. Selain itu, pihaknya juga telah merevitalisasi 408 bandara Udara di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan telah melakukan pembangunan jalur ganda dan mengaktifkan kembali rel kereta api sepanjang 735 kilometer. Pada sisi perbaikan, telah merehabilitasi jalur kereta api sepanjang 395 kilometer.Pada di sisi pembangunan stasiun dan bangunan operasional kereta api telah dilakukan di 45 lokasi. Kementerian perhubungan juga suda punya empat kereta api bandara di Soetta, Minangkabau, Medan dan Palembang.

Di sisi perhubungan laut, selama empat tahun ini kementerian perhubungan telah membangun pelabuhan laut non komersial di 104 lokasi. Pembangunan itu mayoritas berada di Indonesia bagian timur. Untuk tol laut sendiri pemerintah telah mengoperasikan 18 trayek .Pembangunan kapal untuk mendukung tol laut sudah disediakan sebanyak 100 unit. Sector kelautan berusaha untuk memastikan konektivitas di Indonesia terjangkau dimanapun, baik manusia maupun barang. Dengan adanya tol laut kita bisa menekan disparitas harga.  

Di sektor perhubungan darat, telah merehabilitasi terminal tipe A di 65 lokasi. Selanjutnya, di sektor tersebut juga telah membangun pelabuhan penyeberangan di 21 lokasi. Pihaknya juga telah mengadakan 1.918 bus rapid transit (BRT) untuk kepentingan bus sekolah, angkutan umum dan pemandu modal. Untuk penyeberangan sungai dan danau, Kemenhub telah membangun 14 unit kapal penyeberangan, 5 unit bus air dan 2 uni kapal Danau Toba. Keberhasilan Pencapaian kementerian perhubungan di bawah komando Budi Karya Sumadi sangat baik sehingga beliau masih sangat tepat untuk melanjutkan kepemimpinan di kementerian perhubungan menjadi salah satu Jendral Lapangan perhubungan bagi Kabinet jilid II Jokowi lima tahun kedepan.


Kementerian Parawisata sebagai salah satu kementerian yang masuk pada kategori infrastruktur dalam Visi Indonesia tentunya juga kita akan melihat pencapaiannya seperti apa. Pencapaiannya untuk pembangunan infrastruktur pengembangan melalui pembangunan infrastruktur empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau program 10 “Bali Baru”. 

Upaya ini dilakukan dalam rangka menggenjot jumlah wisatawan yang ditargetkan mencapai 20 juta tahun 2019. Dalam hal ini, fokus pada 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang mencakup 97 kawasan strategis. Namun untuk empat KSPN prioritas tersebut yang masih akan menjadi fokusnya saat ini berupa pembangunan fisik. melalui pencapaian ini bisa dianggap bahwa kementeriaan Pariwisata cukup berhasil dalan pembangunan infrastruktur Parawisata yang bisa di sepadankan dengan  Visi Indonesia, sehingga Arief Yahya sebagai menteri Parawisata masih sangat baik untuk di percaya kembali jadi menteri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan masuk sebagai salah satu kementerian yang berada pada point Infrastruktur dalam Visi Indonesia. Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pembangunan infrastruktur penunjang sudah sangat baik, yang mana penyediaan saluran primer irigasi tambak dan infrastruktur pendukungnya di 132 kabupaten/kota dan 3 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Selama kurun waktu 2015 hingga 2018, Kementerian KKP telah mendukung irigasi tambak dan infrastruktur lainnya di 125 Daerah Irigasi Tambak (DIT) yang tersebar di 70 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 sebanyak 25 DIT akan dibangun di 19 Kabupaten/Kota. Melalui keberhasilan ini maka Ibu susi Pudjiastuti masih sangat layak untuk menjadi Jendral di bidang Kelautan dan perikanan.

Point Kedua pada Visi Indonesia adalah Sumber Daya Manusia. Kementerian yang berhubungan langsung dengan SDM ini melalui sinkronisasi Kementerian adalah kementeriaan Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Kementerian ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perindustrian.

Pencapaian melalui kementerian kesehatan bisa terlihat melalui penelitian Pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2015, kesemuanya terus menalami peningkatan dari 78,43 persen menjadi 80,61% di 2016. Di 2017, sampai dengan Desember menjadi 83,67 %, kemudian per November 2018, menjadi 73,50 persen ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan bersalin di Fasyankes. cakupan ini terus meningkat, mengingat data sampai akhir Desember 2018 sementara dalam proses pengumpulan dari Pengelola program KIA di kabupaten/kota dan provinsi. Sementara itu berdasarkan data Riskesdas 2013, persentase Balita yang mengalami stunting sebanyak 37,2 % dan selama 2018 menurun sebanyak 6,4 % menjadi 30,8 %. Selanjutnya untuk memastikan perlindungan terhadap generasi bangsa hingga 2018, pemerintah telah memberikan imunisasi lengkap sebanyak 3.990.317  atau 92,04 %. Sebanyak 70.juta anak kurang dari 15 tahun juga terlindungi dari Polio, dan 35.307.148 anak di Pulau Jawa terlindungi dari Rubella dan Campak.

Menyangkut  Pendidikan Vokasi (keterampilan) Kementerian yang paling berhasil dan siap untuk melaksanakannya sesuai dengan Visi Indonesia adalah kementerian Perindustrian.  Kementerian Perindustrian menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,78 triliun untuk program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019. Target program ini adalah pengembangan kompetensi siswa dan pendidik di sekolah-sekolah kejuruan. Sehingga Ir Airlangga Hartarto, MBA, MMT dianggap layak untuk melanjutkan kementerian ini sebagai Jendral Lapangan Pendidikkan Vokasi sesuai dengan Visi Indonesia.


hal lain yang di sampaikan oleh pak Jokowi mengenai SDM adalah manajemen Talenta dan ini sangat penting untuk di bentuk Lembaga Khusus Manajemen Talenta, karna selama ini Kementerian Pemuda dan Olaraga hanya mengurusi mengenai bakat-bakat olaraga.

Point Ketiga pada Visi Indonesia adalah Investasi, Pada point ini hampir beberapa kementerian yang melekat dan yang paling menonjol untuk keberhasilan mempercepat proses perijinan adalah kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Awal 2018,Kementerian ESDM telah melaksanakan perubahan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya). Seluruh PKP2B yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah melaksanakan perubahan sisanya 2 KK belum melakukan perubahan kontrak.

Perbaikan Tata Kelola Pertambangan tidak hanya dilaksanakan dengan pembaruan perjanjian dan kontrak, melainkan juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan. Pada periode 2015 - 2018 Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba telah melaksanakan pencabutan bagi 4.678 IUP, dan 5.131 IUP telah memiliki status Clean and Clear.

Dari bidang Hukum, subsektor mineral dan batubara telah melaksanakan upaya untuk menyederhanakan peraturan, dengan mencabut atau merevisi 32 regulasi dan mencabut 64 sertifikasi, perizinan, dan rekomendasi. Dari hasil penyederhanaan tersebut, diterbitkan 3 buah Peraturan Menteri baru yakni, Permen 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Permen 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, dan Permen 26 tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba. Dengan keberhasilan ini maka  Pak Ignasius Jonan masih bisa di pertimbangkan oleh Presiden terpilih Pak Jokowi untuk menjadi Jendral Energi dan Sumber Daya Mineral.

Point keempat adalah Reformasi Birokrasi, pada Reformasi Birokrasi ini Semua kementerian dan Lembaga Pemerintah seyokyanya memperhatikan akan hal ini namun, kementerian yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Kementerian PANRB. Kementerian PANRB belum optimal akan reformasi Birokrasi yang di maksudkan oleh pak Jokowi melalui Visi Indonesia, untuk itu perlu di tingkatkan dan di maksimalkan.

Dan ponit yang terakhir pada Visi Indonesia adalah Pengunaan APBN titik utama pada pengunaan APBN ini sepenuhnya pengaturannya berada pada Kementerian Keungan. Melalui Kemenkeu Fokus dan sasaran tepat untuk mmemberikan manfaat pada rakyat melalui manfaat ekonomi, manfaat kesejahteraan sosial sudah baik sehingga Ibu Sri Mulyani dianggap layak untuk terus menjadi penjaga moneter keuangan agar tepat sasaran uk kesejatraan rakyat.

Dari pencapaian beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan 5 (Lima) point Visi Indonesia oleh Presiden terpilih Bapak Ir.Joko Widodo maka menurut hemat kami yang layak untuk di pertahankan menjadi Jendral lapangan Kabinet Kerja Jokowi jilid II adalah; Bapak Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D, Bapak Ir. Budi Karya Sumadi, Bapak Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc, Ibu susi Pudjiastuti, Ir Airlangga Hartarto, MBA, MMT, Bapak Ignasius Jonan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.

Penulis: Semuel Linggi Topayung (Sekjen Tim Relawan Kasih Jokowi ( Komunitas Kristen Indonesia, Ketua Umum Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00