• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Modus Melaut dengan Izin Expired, Negara Berpotensi Kehilangan Pajak Rp 5 Triliun

24 July
14:03 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap masih ditemukan pengusaha nakal dan tidak patuh.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulfikar Mochtar  mengatakan terdapat 2.183 dari 7.987 kapal ikan diatas 30 GT yang sudah habis masa izinnya sejak 2 bulan hingga diatas 3 tahun tapi belum mengajukan perpanjangan. Kendati izin belum diperpanjang, mereka masih berani melaut.

"Ini modus. Mereka tetap melaut menangkap ikan tapi tidak mengajukan izin. Diduga kapal-kapal ini melaut," kata Zulfikar kepada wartawan di kantor, Rabu (24/7/2019).

KKP mengkhawatirkan apabila mereka tetap melaut kemudian ditangkap oleh petugas, mereka berdalih pengurusan izin oleh KKP lamban. Mereka menyalahkan KKP. Padahal pengurusan perizinan di KKP cepat. Zul, sapaan Zulfikar menegaskan, jika persyaratan administrasi di penuhi maka izin akan keluar dalam waktu satu minggu.

Seharusnya, tiga bulan sebelum izin berakhir, pengusaha perikanan harus mengajukan perizinan. Dalam sehari, pihaknya menerima 40-60 pengajuan izin. 

"Ngakunya KKP lambat mengeluarkan izin atau mereka minta surat keterangan dari pemda. Alasannya kelamaan padahal mereka tidak mengajukan. Per Jumat kemarin, total izin di kami yang belum selesai 135 dari 5.000 lebih. Izin itu kan rangkaian proses pendaftaran dokumen. Kalau sudah selesai dokumen kemudian bayar pajak dan lanjut. Ada yang belum bayar pajak. Izin lancar. Di meja ku bersih," tegasnya.

KKP akan membenahi karena modus ini berpotensi merugikan negara. Mereka melaut dan tidak dicatat oleh negara. Negara akan kehilangan potensi penerimaan pajaknya diperkirakan mencapai Rp5 triliun.‎ 

"Ini masalah dan harus dibenahi. Masalah ini yang harus kita antisipasi Mereka tidak membayar pajak, mereka menangkap ikan tapi tidak di laporkan, mereka kemana-mana masuk lokasi menguras sumber daya ikan. Ini mengakibatkan kerugian negara. Kami mencatat selisih ukan yang tidak di laporkan 1,2 juta ton. Kalau harga ikan Rp30 ribu berarti nilai Rp36 triliun. Kalau dilaporkan maka potensi pajak Rp5 triliun. Ini akan kita rapihkan" .

"Disisi lain, kapal-kapal yang tidak perpanjang izin tepat waktu, harus menjalani pengecekan fisik sehingga menambah beban kerja. Padahal kapal ikan bisa diperpanjang 3 bulan sebelum izinnya expired," ujarnya. 

Dia  mengingatkan pengusaha untuk memperpanjang waktu. KKP akan memberi waktu hingga sepekan untuk mengurus izin. Jika diabaikan maka izin akan dicabut. 

"SIPI dan SIKPI diperpanjang setiap tahun. Anda punya kapal kalau tidak punya izin, SIUP kita cabut Kalau dia melaut tidak memenuhi aturan, berhadapan dengan hukum," tegasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00