• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Traveloka dan Tokopedia Sepakat Bukan Penyelenggara Umrah, Cuma Bersinergi

21 July
16:12 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) menekankan dalam pertemuannya dengan dua raksasa unicorn Indonesia, yakni Traveloka dan Tokopedia, bahwa dalam penyelenggaraan jasa pemberangkatan umrah, tetap harus mematuhi regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR. 

"Hasilnya, ada kesepahaman bahwa pengembangan umrah digital harus berangkat dari prinsip penyelenggaraan umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim usai bertemu dengan Traveloka dan Tokopedia, melalui keterangan resminya kepada wartawan, yang dilihat RRI, Sabtu (20/7/2019).

Arfi lanjut menuturkan, pengembangan umrah digital nantinya bersifat opsional. Dengan kata lain, masyarakat yang akan berangkat bisa memilih dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap ditentukan oleh PPIU. 

Berdasarkan hasil pertemuan Jumat lalu, baik Traveloka maupun Tokopedia, kata Arfi, sepakat tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Dan hal ini pun berlaku untuk unicorn lainnya di seluruh Indonesia. Arfi menambahkan, pertemuan kemarin juga menyepakati pembentukan task force pengembangan umrah digital, yang diharapkan mampu merespons disrupsi inovasi secara tepat. 

Antara Kementerian Agama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus berkoordinasi untuk sinkronisasi kebijakan. Artinya, kewenangan mengatur unicorn ada di Kominfo, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah. Dengan begitu, kata dia, dapat tercipta iklim usaha yang sehat ke depannya.

“Umrah Digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi,” kata Arfi.

Pertemuan dengan unicorn ini merupakan upaya Kemenag untuk mendalami perkembangan teknologi informasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Kemenag ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kemkominfo mengembangkan umrah digital.

“Kami juga akan mendengar masukan dari pihak lain supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat,” ujar Arfi.

Sebelumnya, pada 24 Juni 2019, Kemenag RI sempat menggelar diskusi terbatas membahas upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah. Diskusi yang melibatkan beberapa instansi terkait dan asosiasi PPIU itu menghasilkan empat rekomendasi.

Pertama, memperkuat penegakan hukum dengan menyinergikan pengawasan oleh seluruh K/L terkait dan pengaktifan penyidik khusus.

Kedua, membentuk task force sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha guna merespon kebijakan-kebijakan Saudi.

Ketiga, mengembangkan platform digital yang sehat.

Keempat, memperkuat pencegahan masalah dengan pengaturan internal (self regulation) PPIU dan edukasi publik. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00