• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

BPJS Ketenagakerjaan: Pastikan Data Valid, Buruh Migran Terima Manfaat

20 July
09:44 2019
0 Votes (0)

KBRN, Mataram : BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB menegaskan pentingnya validitas data bagi para calon atau pekerja migran Indonesia. 

Data tenaga kerja yang valid, akan memastikan manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja itu sendiri baik tepat orang, tepat manfaat dan tepat jumlah.

“Kami sangat concern dan selalu menekankan di setiap kesempatan kepada para pekerja migran dan PPTKIS serta BP3TKI bahwa validitas data para pekerja ini sangatlah penting untuk perlindungannya. Bukan untuk BPJS Ketenagakerjaan tapi untuk mereka sendiri dan keluarganya,” kata, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB, Sony Suharsono, Sabtu (20/7/2019).

“Karena setiap pekerjaan ada potensi resikonya dan bisa menimpa siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Terutama untuk para pekerja migran kita yang bekerjanya di lain negara dan tanpa sanak saudara. Ketika apabila resiko kecelakaan kerja atau kematian itu terjadi, BPJS Ketenagakerjaanlah yang hadir memberi manfaat nya,” lanjutnya.

Sony menjelaskan, sepanjang tahun 2018 lalu, pihaknya telah membayarkan 7 kasus manfaat Jaminan Kematian sebesar Rp218.000.000,- dan untuk periode tahun 2019 per 30 Juni 2019 ini, sudah membayarkan 13 kasus jaminan kematian sebesar Rp582.000.000.

“Dan 1 kasus Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp85.000.000. Dari data pembayaran ini dapat dilihat bahwa jumlah klaim meninggal dari pekerja migran makin meningkat sehingga potensi terjadinya resiko sangatlah besar,” ujarnya.

 Semetara itu Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB Yulia Ika Wardani menyebutkan, saat terjadi resiko kemudian mereka hendak mengurus klaimnya, pedoman verifikasi yang digunakan adalah data kependudukan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk KTP dan KK. 

Hal tersebut akan menjadi sulit jika data pekerja ini tidak valid atau tidak sesuai dengan data Dukcapil. 

“Data yang tidak valid ujungnya adalah kerugan bagi si tenaga kerja itu sendiri karena berpotensi klaim manfaat bisa tidak terbayar,” imbuhnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00