• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Jaksa Menyapa

Semester Pertama, Kejari Sragen Amankan Kekayaan Negara 247 Juta

19 July
21:41 2019
1 Votes (5)

KBRN, Sragen : Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen semester pertama tahun 2019 ini berhasil mengembalikan uang negara hasil korupsi sebesar Rp 247 juta. Jumlah tersebut hasil korupsi Kades Doyong. Sementara pekara tindak pidana umum (pidum) sampai Juli ini sudah 100 kasus ditangani kejaksaan. 

"Hasil pencapaian sejumlah kasus korupsi dan pengembalian uang negara selama enam bulan terakhir. Setiap tahun kami tetap berusaha memperbaiki kinerja. Kami berharap masih bisa menyelamatkan keuangan negara sebesar-besarnya sampai akhir tahun 2019," kata Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Sragen Syarief Sulaeman Nahdi, disela acar peringatan Hari Adhiyaksa ke 59, Jumat (19/7/2019).

Selain itu, Kejari Sragen juga mengawal kasus Korupsi Kas Daerah (Kasda) Sragen yang merugikan negara mencapai Rp 604,6 juta. Kasus pidana korupsi yang cukup menyita publik kini sudah mulai disidangkan. Yakni Kasus Kasus Kas Daerah yang melibatkan mantan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman. 

”Saat ini sudah mulai proses disidangkan, kami harap dalam prosesnya lancar dan adil. Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap penyerapan anggaran daerah yang dulunya kecil karena takut dalam bertindak menjadi maksimal dan pembangunan berjalan cepat,” kata Syarief.

Kajari mengungkapkan, untuk pekara tindak pidana umum (pidum) sampai Juli ini sudah 100 kasus ditangani kejaksaan. Namun yang menjadi perhatian yakni kasus Narkoba yang mencapai 20 perkara. "Ini perlu kerja sama lintas sektoral untuk menekan angka peredaran narkoba," tandasnya.

Selain itu Kejari juga mengawal proyek negara agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Langkah ini sebagai langkah preventif. Dengan memberi penyuluhan hukum dan pendampingan ditingkat dasar agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. 

"Kejari tetap mendampingi tanpa menabrak aturan. Kami juga akan mendampingi selama diminta Pemkab atau instansi vertikal," pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00