• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Walhi Minta Pemerintah Pantau Pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya

19 July
18:38 2019
1 Votes (1)

KBRN Meulaboh: Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh memantau serius pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya.

"Karena kita telah menemukan ada kegiatan yang tidak tersedia upaya pengelolaan dalam amdal sehingga berdampak pada lingkungan," kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, dalam siaran pers yang diterima RRI, Jum'at (19/7/2019).

Begitupula pihak pelaksana proyek, untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan mandat amdal yang telah disetujui, karena dokumen itu tidak hanya sebatas kajian ilmiah, namun ada konsekuensi hukum jika pemrakarsa tidak mematuhinya.

Kata M Nur, ada penimbunan kolam dan pembuangan tanah gambut ke permukiman, meskipun atas dasar permintaan masyarakat, namun berbahaya karena tidak ikut dikaji dalam instrumen lingkungan, apalagi gambut memiliki tingkat keasaman yang tinggi.

"Dampak dari kegiatan pembukaan dan pematangan lahan (land clearing) telah terjadi luapan air laut (rob) ke lokasi pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya. Kondisi ini diakibatkan oleh pengerukan pasir dibibir pantai," jelasnya lagi.

Seharusnya kata dia, pihak pelaksana kegiatan yakni PT Meulaboh Power Generation wajib melaporkan kepada instansi teknis jika timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam amdal yang telah disetujui. 

Namun, hasil konfirmasi kepada Bidang Amdal dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya, justru tidak mendapatkan laporan atau pemberitahuan terkait sudah dimulainya pekerjaan fisik di lapangan. 

"Walhi Aceh juga mengakses informasi izin lingkungan pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya oleh PT Meulaboh Power Generation pada DLHK Aceh. Namun DLHK Aceh tidak menguasainya," tegas M Nur.

Dalam penggunaan material timbunan, PT. Meulaboh Power Generation harus menggunakan material galian c yang legal dan ramah lingkungan sebagaimana ketentuan Pergub Aceh No. 24 tahun 2009. 

Hal ini penting diperhatikan karena Walhi Aceh menduga material timbunan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan pergub tersebut. Tidak hanya pemerintah Nagan Raya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi lembaga penegak hukum.

Hingga berita ini disiarkan, belum ada pihak terkait yang mengkonfirmasi terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan fisik PLTU 3 dan 4 Nagan Raya itu, yang disinyalir menyalahi beberapa izin amdal.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00