• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK: Tidak Ada Ketentuan Pimpinan KPK dari Institusi Tertentu

19 July
18:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kritikan mantan ketua KPK Antasari Azhar tentang formasi pimpinan KPK periode 2014-2019 melanggar undang-undang karena tidak ada unsur jaksa di dalamnya.

"Terkait dengan pertanyaan tentang apakah harus ada unsur-unsur perwakilan institusi yang harus ada di KPK untuk menjadi Pimpinan KPK, kami mengajak semua pihak untuk tetap mengacu pada aturan yang ada, yaitu: UU Tipikor dan UU KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (19/7/2019).

Pada Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa, keanggotaan Komisi (Pimpinan KPK) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

"Hal ini juga diuraikan kembali dalam Penjelasan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi," tambah Febri.

Sehingga menurut febri, berdasarkan undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mewajibkan Pimpinan KPK berasal dari institusi tertentu.

"Dari dua UU tersebut kita memahami bahwa unsur yang diwajibkan sebagai Pimpinan KPK adalah unsur Pemerintah dan Masyarakat, jadi tidak ada ketentuan yang mewajibkan unsur perwakilan institusi tertentu. Apalagi, UU mengatur proses yang ketat agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat serta melalui uji kelayakan di DPR berdasarkan hasil Panitia Seleksi yang dibentuk Presiden RI," kata Febri.

Febri berkata, pihaknya berharap proses seleksi calon Pimpinan KPK tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dan jangan sampai ada pembagian kursi capim yang berasal dari institusi tertentu. Febri pun memyebut KPK tetap fokus terhadap tugas yang diberikan oleh undang-undang.

"KPK berharap proses seleksi ini tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada bias-bias pemahaman sejak awal. Dan jangan sampai ada kesan "penjatahan" dalam kursi Pimpinan KPK. Karena tugas yang akan dilakukan di KPK nantinya tidak akan terpengaruh pada keterwakilan tersebut. Fokus KPK adalah agar dapat menjalankan 5 tugas yang diberikan UU secara maksimal, yaitu: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan dan Monitoring," lanjut Febri.

Febri pun menyatakan pihaknya berharap terdapat keseimbangan gender dalam proses seleksi Capim KPK periode ini Mengingat KPK saat ini juga sedang gencar membangun gerakan antikorupsi perempuan.

"KPK berharap keseimbangan gender juga menjadi perhatian dalam proses seleksi Pimpinan KPK ini. Apalagi KPK selama ini cukup intens membangun gerakan antikorupsi bersama jaringan-jaringan Perempuan seperti: SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi), PIA (Perempuan Indonesia Antikorupsi), dan organisasi lain dari unsur masyarakat, akademisi, polwan, anggota TNI, Kepala Daerah hingga bidan dan tenaga kesehatan di pelosok-pelosok daerah yang concern dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Febri.

Sebelumnya mantan Ketua KPK Antasari Azhar menilai komposisi pimpinan lembaga KPK seharusnya ada yang berasal dari unsur Kejaksaan maupun penyidik.

Menurut Antasari hal tersebut merujuk pada UU no 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pada pasal 21 ayat 4 yang menyatakan Pimlinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum.

Lima orang [komisioner KPK] itu harus ada unsur penuntut umum dan unsur penyidik, harus ada. Kalau tidak ada hanya ada unsur penuntut umum saja berarti melanggar undang-undang. Nah, yang sekarang saya mau tanya, unsur Jaksa siapa? ada enggak yang berlima itu, berartikan sudah melanggar," kata Antasari di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (18/7/2019).


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00