• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pengamat: Jokowi Diminta Tak Mudah Diintervensi

19 July
17:38 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Pengamat Politik, Ujang Komaruddin mengatakan dalam sistem pemerintahan presidensial proses penentuan menteri yang akan mengisi kabinet merupakan kewenangan presiden. 

Dalam hal ini Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya sendiri.   

“Dalam sistem presidensial yang kita anut, presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun itu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih,” tutur Ujang melalui pesan singkat kepada RRI, Jumat (19/7/2019).

Belakangan diketahui sejak KPU menetapkan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, masing-masing dari parpol koalisi pengusung Jokowi-Maruf mulai memetakan target jatah menteri kepada Jokowi.

Tak hanya parpol, sejumlah kalangan profesional pun diisukan turut ambil bagian dalam bursa menteri yang nantinya akan membantu Jokowi selam lima tahun mendatang.

Kementerian yang paling banyak diincar, baik parpol koalisi maupun profesional tentu menyangkut urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pertarungan untuk menjadi penguasa di BUMN hal yang wajar karena perusahaan pelat merah menjadi andalan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia-nya.

Ada dua sosok yang dikabarkan masuk bursa sebagai kandidat kuat untuk menjadi penguasa Merdeka Selatan (Lokasi Kantor KBUMN), yaitu Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto.

Dua nama yang beredar ini seperti mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama Pilpres lalu. Budi G Sadikin selama ini dikenal dekat dengan Menko Maritim, Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Kolaborasi ketiganya terlihat kala proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi.

Sementara Dwi dikenal dekat dengan Wapres, Jusuf Kalla dan sudah lama digadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina.

Merespon kabar itu, Ujang menyebut semua pihak yang berniat untuk mendapat pos di perekonomian diharapkan untuk menghormati hak yang dimiliki Jokowi. Menurutnya tidak ada pihak yang boleh menekan Jokowi dalam hal penyusunan kabinet.

Jika nanti proses penentuan sosok di kabinet berjalan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam memilih orang yang akan membantunya nanti di periode kedua kepemimpinannya.

“Jokowi tak boleh ada tekanan siapapun dan tak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan menteri di bidang ekonomi,” ujar Ujang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00