• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPR Menilai, Unicorn Jadi Penyedia Jasa Umrah Melanggar UU PIHU

19 July
05:37 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) rencananya segera menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Arab Saudi perihal memasukkan dua perusahaan raksasa digital Indonesia, yakni Traveloka dan Tokopedia, sebagai penyedia jasa travel umrah. 

Menanggapi fakta yang berkembang itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, keputusan MoU tersebut sangat berpotensi melanggar Undang Undang. Mengapa demikian?

Karena menurut Sodik, kedua perusahaan itu (Traveloka dan Tokopedia) kedudukannya tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU).

"Jika itu terjadi, akan melanggar undang-undang karena biro perjalanan harus mendapat izin dari Kemenag (Kementerian Agama), dan juga bisa melanggar undang-undang persaingan usaha, karena tanpa ada dasarnya hanya melibatkan dua perusahan itu," kata Sodik saat menerima audiensi dari Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dan Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggaraan Travel Umrah Haji di Ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Kedua asosiasi tersebut memang sengaja datang ke Gedung DPR RI dan beraudiensi dengan anggota dewan, untuk menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah tersebut.

Sodik lanjut menuturkan, mirisnya lagi, berkaitan rencana MoU tersebut, tidak ada audiensi dari pihak Kementerian Agama kepada DPR RI.

"Menag tidak memberikan comment atau langkah akomodasi kepada para PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). Yang lebih kami sesalkan lagi, pendapat Menag yang mengatakan bahwa umrah jangan dimonopoli oleh PPIU. Padahal PPIU itu sudah dijamin oleh undang-undang," imbuhnya.

Senada dengan Sodik, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menekankan komitmen parlemen sudah jelas dengan mencantumkan di UU PIHU bahwa penyelenggara umrah harus dilakukan oleh PPIU, institusi yang terdaftar di Kemenag. Dan secara tegas dirinya mengungkapkan, bahwa Komisi VIII memiliki komitmen yang kuat agar penyelenggaraan ibadah umrah itu dilakukan oleh PPIU, termasuk travel-travel yang dikelola oleh kedua asosiasi tersebut.

Namun demikian, Ace juga mengingatkan, bahwa perkembangan ekonomi digital memang sudah menjadi bagian dari perkembangan perekonomian dunia, jadi semua tidak bisa menutup mata akan kenyataan itu.

"Tidak bisa menutup mata, semua tahu bahwa unicorn itu bagian dari sebuah ekosistem ekonomi digital. Dan mereka ini bukan PPIU, tetapi hanya menjadi penyedia platform, yang memudahkan hubungan antara konsumen dengan penyedia layanan," sambungnya.

Untuk menindaklanjuti kekisruhan kepentingan ini, Komisi VIII DPR RI akan mengundang Menkominfo dan Menteri Agama setelah masa reses mendatang. Ace menandaskan, perlu dipertimbangkan mekanisme yang lebih komprehensif supaya tidak terjadi miskomunikasi antara Komisi VIII dan pihak Kominfo. Terlebih rencana kerja sama dengan dua unicorn raksasa Indonesia tersebut masih MoU sehingga perlu ada regulasi teknis dibawahnya. 

"Tapi komitmen kami, tidak mungkin kami melanggar undang-undang yang kami buat sendiri," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00