• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Mitigasi Bencana

BNPB Catat Korban Gempa Halsel Capai 53 Ribu Jiwa

18 July
22:54 2019
0 Votes (0)

KBRN, Ternate: Badan Nasional Penaggulangan Bancana (BNPB), mencatat kurang lebih 53 ribu jiwa masyarakat Kabupoten Halmahera Selatan mengungsi pasca gempa yang mengguncang Halsel, Minggu (14/7/2019).

Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo usai melakukan rapat bersama dengan unsur terkait bertempat di Gran Dafam Hotel International Ternate, setelah melakukan pemantauan langsung korban gempa di Kabupaten Halsel, Kamis (18/7/2019).

“Data pengungsi ini baru bisa lengkap diterima mulai hari ini, jadi kemarin itu jumlah pengungsi tidak lebih dari 3.000 tatapi hari ini melonjak pesat menjadi 53 ribu jiwa,” ungkap Doni.

Mantan panglima lima Kodam (Pandam) XVI/Pattimura ini juga menambahkan, jumlah pengungsi yang mencapai lebih dari 53 ribu jiwa ini karena masyarakat sangat trauma, dan walaupun rumah mereka tidak rusak tetapi mereka tidak berani tinggal di rumah, karena rumah mereka sebagian besar atau 90 persen lebih itu semuanya berada di pesisir pantai.

Doni menambahkan, setelah kejadian gempa yang terjadi pada minggu lalu secara bertutut-turut tersebut, tercatat hingga hari ini sudah labih dari 100 kali gempa dengan kekuatan yang lumayan besar yang mencapai 6 SR.

Gempa ini menurutnya, sebagian juga berada di daratan sehingga guncangan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat dan karena goyangan yang kuat mengakibatkan masyarakat tidak nyaman berada di rumah terutama di malam hari sehingga mereka berbondong-bondong untuk mencari tempat yang lebih tinggi.

“Inilah yang harus dipertimbangkan karena kita tidak mungkin memaksa mereka untuk segera pulang ke rumah karena secara pesikologis mereka belum siap dan yang pasti kita tidak akan bisa tau kapan gempa itu akan terjadi, makanya harus diantisipasi,” katanya.

Doni Monardo juga mengaku, masalah yang terjadi di Kabupaten Halsel ini pihaknya telah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa kita perlu menyusun sebuah kontijensi plan dan ini merupakan sebuah kewajiban untuk pemerintah di daerah baik provinsi dan kabupaten kota khsusunya yang daerahya sudah terpetakan merupkan daerah yang masuk rawan gempanya dan termasuk ancaman gunung merapi.

“Kalau kontijensi plan ini sudah dibuat, otomatis akan membuat sebuah konsep sehingga semua pejabat bisa memahami sumber ancaman, dan jika sudah mengetahui potensi ancamannya maka mereka juga harus tau strateginya baik itu mitigasi, kesiap-siagaan dan peringatan dini,” tegasnya.

Selain itu pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas meliputi kemampuan baik itu BPBD dan peningkatan SDM yang sampai pada tingkat kelurga, karena keluarga merupakan orang yang merasakan langsung termasuk dengan ketersediaan anggaran sehingga ketika ada bencana pemerintah daerah tidak perlu menunggu bantuan dari luar.

“Dengan anggaran cadangan daerah, itu bisa mengurus jangaka waktu yang terbatas dan bagaimana melakukan latihan-latihan dan simulasi, sementara pelatihan untuk keluarga seperti anak, ibu dan bapak, ketika gempa tidak lagi sibuk mencari tetapi sudah atau apa yang dilakukan untuk menyelamatkan diri,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00