• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Bebas Narkoba Sebagai Syarat Perkawinan Layak Jadi Kebijakan Nasional

18 July
22:05 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Inovasi Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur yang menjadikan syarat bebas narkoba bagi calon mempelai disambut positif. Aturan terkait itupun diusulkan untuk diterapkan dalam skala nasional.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengaku mengapresiasi inovasi hukum tersebut.

"Inovasi hukum yang dilakukan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jawa Timur ini patut diapresiasi terkait dengan bebas narkoba bagi setiap mempelai," kata Reni di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019). 

Meski demikian, Reni mengingatkan kalau syarat bebas narkoba tersebut hanya masuk dalam kategori syarat administrasi bagi setiap calon mempelai. Bukanlah sebagai syarat sah sebuah pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang tertuang di Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Sebagai upaya melawan narkoba, upaya tersebut ingin memastikan keluarga di Indonesia terbebas dari narkoba dan mendorong terjadinya keluarga Indonesia yang sehat lahir dan batin. PPP mendukung penuh ikhtiar ini," tekan Reni. 

Maka dari itu, Reni pun berharap inovasi yang dilakukan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jatim dapat diadopsi dalam tingkat nasional. Kementerian Agama (Kemenag) dengan BNN Pusat harus segera melakukan kesepakatan terkait itu.

"Saya kira, inovasi ini dapat diadopsi menjadi kebijakan nasional," tandas Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini. 

Walau begitu, diingatkannya kalau syarat bebas narkoba tersebut tidak boleh menambah beban finansial bagi calon mempelai. Untuk itu biaya test bebas narkoba semestinya dapat ditanggung oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemberantasan narkoba di Indonesia.

"Tes bebas narkoba ini mestinya gratis dan tidak menjadi beban bagi calon mempelai," tukas Reni. 

Dalam kebijakan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jatim ini, calon mempelai yang terindikasi menggunakan narkoba tidak dijerat pidana. Pernikahannya pun tidak serta-merta dibatalkan. Kebijakan tersebut bertujuan agar si pengguna narkoba bisa direhabilitasi agar dia sembuh saat mengarungi bahtera rumah tangga.

Nah, pernikahan itu baru bisa dilangsungkan setelah calon mempelai yang teridentifikasi menggunakan narkoba telah sembuh seperti sedia kala. Rencananya, kebijakan ini baru dimulai pada Agustus 2019.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00