• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Hargai Putusan PT DKI Soal Vonis Idrus dan Siap Hadapi Kasasi yang Diajukan

18 July
16:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai putusan Pengadilan Tinggi DKI terkait dengan putusan banding terhadap terdakwa Idrus Marham dalam perkara suap kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.

"Kami menghargai pengadilan yang telah menerima Banding yang diajukan KPK dan menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Vonis yang dijatuhkan adalah 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta." kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (18/7/2019).

Sebelumnya, majelis hakim tingkat banding PT.DKI memvonis Idrus Marham dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman ini lebih tinggi dibanding vonis Idrus Marham pada tingkat Pengadilan Tipikor, yaitu 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Selain itu, cepatnya selesai dan diterimanya dokumen Putusan lengkap juga menjadi poin yang kami pandang perlu diapresiasi. Karena hal ini sangat membantu KPK dan juga pihak terkait untuk bisa memahami secara lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim sekaligus sebagai kebutuhan analisis apakah akan dilakukan upaya hukum atau tidak," tambah Febri.

KPK menyebut secara substansi, putusan ini sesuai dengan Tuntutan KPK yang menggunakan Pasal 12 a UU Tipikor, jadi bukan Pasal 11 sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama.

Febri pun menyebut pihaknya akan mempelajari putusan tersebut dan akan menentukan lahngkah hukum lanjutan dan siap akan mengajukan upaya hukum jika Idrus Marham kembali mengajukan kasasi.

"Saat ini KPK sedang dalam proses mempelajari putusan tersebut dan segera akan menentukan sikap apakah melakukan upaya hukum atau tidak. Namun, jika benar pihak terdakwa mengajukan Kasasi, kami pastikan KPK akan menghadapi," tegas Febri.

Dalam putusan vonis di Pengadilan Tipikor, hakim menyatakan Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dan juga anggota Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih menerima suap dari sebanyak Rp2,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR), Ltd, Johanes Budisutrisno Kotjo.

Hakim mengatakan, Idrus membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan BNR, Ltd.

Idrus Marham telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juntco Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00