• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

RUU PKS Dibahas, KPuK: Semoga Jadi Momen Sejarah Bagi Perlindungan Perempuan

18 July
16:14 2019
1 Votes (5)

KBRN, Malang: DPR RI mulai melakukan pembahasan tentang Randangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada Kamis (18/7/2019). Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) berharap momen tersebut menjadi hari bersejarah bagi perlindungan perempuan dan korban kekerasan seksual. 

Sekjen KPuK, Sri Wahyningsih  mendukung pengesahan RRU tersebut. KPuK bersama jejaring advokasi tingkat nasional dan elemen masyarakat tingkat sub nasional terus mendorong bahwa pembahasan RUU-PKS memastikan isu-isu krusial akan pencegahan, penanganan dan pemulihan hak korban. "Kami juga akan mengawal agar RUU PKS yang dibahas dan segera diundangkan itu menyangkut tentang penindakan pada pelaku kekerasan seksual," katanya.

Sebelumnya, perbincangan RUU ini menyita perhatian publik. Bukan hanya karena pentingnya RUU ini dalam perlindungan korban dan pemulihan haknya, namun juga karena diwarnai adanya tuduhan yang menyatakan bahwa narasi  RUU tersebut merupakan produk feminis ala Barat, pro LGBT dan membuka peluang perzinahan. "Narasi kontra dengan bungkus agama yang sensitif menjadikan pandangan akan pentingnya RUU ini memecah belah masyarakat," tutur wanita yang kerap disapa Yuyun ini.

Menurutnya, KPuK bersama para ahli hukum dari Universitas Brawijaya Malang pun sempat membedah bahwa tidak ada satu ayatpun yang membenarkan narasi kontra yang berkembang. "Di sisi lain, jumlah dan jenis kekerasan seksual semakin beragam dan berkembang, sehingga tidak mudah ditangani secara hukum, karena keterbatasan perangkat hukum yang tersedia dan kemampuan perangkat penegak hukum," ungkapnya.

Padahal, sambung Yuyun, di saat yang sama, perlindungan pada korban mendesak dilakukan sebagai upaya penegakan hak asasi manusia. Untuk itu, KPuK menilai bahwa RUU ini memiiki sejumlah keunggulan. Diantaranya, dalam RUU tersebut menambahkan alat bukti lainnya. "Ada ketentuan, alat buktiinya harus meliputi keterangan korban, surat keterangan psikolog, rekam medis, dan alat bukti lainnya," papar dia.

Selain itu, RUU tersebut juga mengatur sikap aparat penegak hukum. Yakni melarang aparat penegak hukum untuk merendahkan, menyalahkan korban, mebebankan pencarian alat bukti kepada korban, menggunakan pengalaman atau latar belakang korban sebagai alasan untuk tidak melanjutkan penyidikan korban, serta melarang menyampaikan identitas korban kepada media massa atau media sosial. "RUU ini juga mengatur tentang pemulihan korban, larangan kriminalisasi korban, serta mengatur tentang pendampingan bagi korban," ungkapnya. 

"Selain itu, RUU PKS juga mengatur tentang mekanisme pencegahan. KPuK menilai bahwa pencegahan merupakan salah satu keunggulan lain RUU PKS," imbuh Yuyun.

Ia menambahkan, pencegahan dibutuhkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kekerasan seksual dan memastikan ketidak-berulangan kekerasan seksual tersebut. "Lebih jauh, RUU-PKS juga mengatur mekanisme pemantauan yang bertujuan memantau rangkaian upaya pencapaian RUU- PKS," pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00