• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Perseteruan antara Menteri Hukum dan HAM dengan Walikota Tangerang Berakhir Damai

18 July
15:57 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri telah melakukan Rapat Musyawarah yang dihadiri, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Walikota Tangerang Arief R Wimansyah di Jl Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Rapat musyawarah kali ini membahas kasus perselisihan antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham, bermula dari perseteruan Wali Kota Tangerang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kisruh aset Kemenkumham di Tangerang.

Hadi Prabowo seusai rapat musyawarah juga mengungkapkan permasalahan semuanya sudah clear, dan kedua pihak akan mencabut pengaduan dari kepolisian.

"Memanfaatan lahan semuanya sudah clear, yang mana penyelesainnya akan di fasilitasi oleh bapak Gubernur Banten, hingga tadi ada kesepakatan berdua akan menarik semua pengaduan, dan juga semua pelayanan publik di pulihkan kembali," ujar Hadi, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan hanya ada perbedaan prespectiv dan presepsi tentang tata ruang.

"Tidak ada yang principal, cuma ada miss komunikasi, dan saya (Halim) akan komunikasikan dalam beberapa waktu hari ini, dan mereka sudah sepakat dan tidak ada persoalan, cuma memang perbedaan prespectiv dan presepsi tentang tata ruang," ungkap Halim.

Sementara Walikota Tangerang juga mengungkapkan untuk mendukung program-program Pemerintah Pusat yang ada di kota Tangerang dan bisa meselaraskan harapan masyarakat.

"Kami Pemerintah kota Tangerang akan mengikuti arahan beliau (Sekjend Kemendagri), dan kami sudah mempersiapkan dalam 3 (tiga) hari kedepan, karena kami ingin membantu dan mendukung program-program Pemerintah Pusat yang ada di kota Tangerang, sehingga tupoksi Kementrian Hukum dan Ham dan juga harapan masyarakat bisa di selaraskan," ungkap Arief.

Untuk pertemuan selanjutnya di 3 hari kedepan, Gubernur Banten akan memfasilitasi pertemuan kembali bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Wali Kota Tangerang untuk memfinalisasi masalah tersebut.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00