• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Bertemu Pimpinan KPK, Gubernur Sumbar Curhat Soal Gaji dan Setoran ke Partai

18 July
14:24 2019
1 Votes (5)

KBRN, Padang : Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno “curhat” pada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov Sumbar dengan Kanwil BPN Sumbar dan Kanwil DJP Sumbar-Jambi, Kamis (18/7/2019) di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Terdapat 3 poin pesan yang disampaikan. Pertama terkait setoran kepala daerah dan legislator pada partai politik (parpol), yang berujung pada penangkapan KPK. Kedua tentang besarnya ongkos Pemilu yang ditanggung peserta. Ketiga mengeluh tentang kecilnya gaji kepala daerah.

Mewakili suasana kebatinan dan kegelisahan kepala daerah dan legislator terkait banyak dari mereka yang menjadi “pasien KPK”, Irwan menyampaikan, setoran ke parpol bisa setiap bulan, kadang tahunan. Hal itu dilakukan karena parpol tidak punya dana cukup untuk menggerakkan roda organisasi.

“Untuk menggerakkan partai butuh uang. Membiayai sekretariat dan kegiatan. Parpol sekarang dapat uang Rp1000 per suara, itu belum cukup. Parpol lalu minta ke kader yang jadi kepala daerah atau legislator. Akhirnya ketika minta, mungkin tidak cukup duitnya, cari-cari akhirnya ketangkap KPK. Coba kalau partai politik dibiayai oleh negara secara mencukupi, tidak ada lagi minta-minta ke kader. Mungkin tidak akan banyak yang ditangkap KPK,” ucap Irwan.

Terkait biaya Pemilu, Irwan berpendapat, Pemilu dan Pilkada merupakan kepentingan negara untuk mencari pemimpin rakyat. Mestinya negara membiayai semua dari awal sampai selesai kontestasi. Namun saat ini masih banyak biaya yang harus ditanggung dari kantong peserta Pemilu yang dirasa memberatkan.

“Saksi di TPS kita membiayai 17 ribu orang, minimal keluar duit Rp5 miliar. Saya heran kalau yang maju birokrat, pasti dia korupsi, darimana dapat Rp5 miliar,” ucapnya.

Kemudian tentang gaji kepala daerah, Irwan mengusulkan agar ada peningkatan. Sebab kebutuhan kepala daerah sangat banyak, salah satunya membantu masyarakat yang sedang susah.

"Coba Bapak Saut bayangkan, gaji gubernur delapan jutaan, bupati/wali kota sekitar enam jutaan. Nanti ada warga sakit minta bantuan pakai apa, duitnya dari mana?. Pakai hibah bansos nunggu tahun dianggarkan dulu, serba sulit, gak dibantu ini masyarakat kita yang sudah bantu dalam Pilkada, mau apa coba," ujarnya.

Sementara, ketika ditanya wartawan perihal setoran ke partai, Gubernur Sumbar ini enggan membeberkan secara gamblang. "Kadang saya kasih kadang tidak. Tapi masa nggak dikasih.  Kalau ada seribu saya kasih seribu atau dua ribu. Macam - macam lah, kadang tiap acara, kadang tiap bulan, tiap tahun," jawabnya sambil tersenyum.

Menanggapi curhat Gubernur Sumbar, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK saat ini sedang mengkaji aturan bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Kajiannya sedang jalan, memang perlu kajian memberikan dana kepada parpol. Sebab parpol punya andil dalam melahirkan kepada daerah, sampai presiden. Kita juga akan kaji besaran anggaran untuk parpol karena anggaran saat ini, satu suara seribu rupiah masih sangat kecil. Mungkin ada formulasi lain," ujarnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00