• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Perseteruan Yasonna-Wali Kota Tangerang, Pakar: Harusnya Tidak Perlu Terjadi

18 July
12:41 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Usep Setiawan menilai perseteruan yang terjadi antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tidak semestinya terjadi jika ada komunikasi yang baik diantara keduanya.

"Menurut saya kasus yang di Tangerang ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya sebelum perisitiwa ini muncul kemenkumham sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah kota Tangerang untuk bagaimana memanfaatkan aset yang ada di tempat itu. Saya menduga ada komunikasi dan koordinasi yang enggak lancar," katanya kepada RRI, Kamis (18/7/2019).

Ia mengatakan, keduanya sebenarnya tidak ada yang salah dan sudah sesuai dengan dasar hukum. Hanya saja, lanjutnya, mereka berdua seharusnya melakukan koordinasi yang baik.

"Disatu sisi Kemenkumham merasa berwenang menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut karena itu ada didalam atau dibawah kekuasaannya dia, sementara disisi yang lain walkot tangerang merasa bahwa sekalipun aset itu milik Kemenkumham tapi posisinya ada di wilayah yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia," jelasnya.

Usep menyebut Kemenkumham sebaiknya menjalani prosedur yang ada dan penuhi mekanisme.

"Sebenarnya kalau saya berfikir Kemenkumham ketika mau menggunakan dan mau memanfaatkan tanah miliknya itu kan dia tidak diatas 'awang-awang' tanah itu. Jadi mesti di komunikasikan dengan Pemda setempat kalau perlu ada ijin, mekanisme, tata cara, syarat-syarat, ketentuan lain yang harus dipenuhi, ya dipenuhi," tandasnya.

Sebelumnya, perseteruan terjadi antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Perseteruan tersebut diduga terjadi karena diawali oleh aksi saling sindir di antara keduanya.

Perseteruan memanas, ketika Pemkot tidak melayani perkantoran di lahan milik Kemenkumham. Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM.

Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi Izin Membangun Bangunan (IMB). Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00