• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Kembali Panggil Menteri Perdagangan Sebagai Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bowo Sidik

18 July
10:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, sebagai saksi dalam kasus suap ke anggota DPR nonaktif Bowo Sidik Pangarso dalam perkara kasus suap bidang pelayaran antara PT. Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT. HTK (Humpuss Transportasi Kimia) dan penerimaan lain (Gratifikasi).

Selain memanggil Enggar, hari ini penyidik KPK juga memanggil beberapa orang saksi lainnya terkait kasus ini yaitu, Aan Ikhyaudin (Komisaris Utama PT. Fahreza Duta Perkasa), Widodo (Dirut PT. Fahreza Duta Perkasa), Isdianto (Direktur PT. Fahreza Duta Perkasa), Muhamad Irham Harahap (Komisaris PT. Telaga Gelang Indonesia.

Direncanakan keseluruhan saksi yang diperiksa terkait kasus ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Indung.

"Direncanakan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Sebelumnya KPK pernah melakukan penjadwalan ulang sebanyak 2 kali untuk memanggil Enggartiasto sebagai saksi dalam kasus ini, sebelumnya KPK pernah memanggil enggar pada Selasa (02/07) dan Senin (8/7). 

Namun dikarenakan waktu itu sedang ada tugas dinas keluar negeri dan ada acara sehingga tidak bisa hadir, maka KPK melakukan penjadwal ulang pemanggilan Mendag hari ini.

Sebelumnya penyidik KPK memang sedang mendalami dugaan sumber gratifikasi yang diterima Bowo Sidik. KPK menjerat Bowo diduga menerima suap dan gratifikasi. Salah satu bagian gratifikasi yang diterima Bowo Sidik diduga berkaitan dengan lelang gula rafinasi.

Selain itu KPK juga sedang menelusuri dugaan penerimaan lainnya yang diterima Bowo Sidik seperti pengurusan Dana Alokasi Khusus, revitalisasi pasar di Minahasa Selatan serta Kepulauan Meranti dan terkait pejabat di salah1 BUMN.

Sejauh ini penyidik KPK telah memeriksa beberapa anggota Komisi VI DPR RI terkait kasus ini. Keseluruhannya dicecar tentang rapat kerja bersama Kemendag yang membahas aturan gula rafinasi.

Komisi VI DPR memang membidangi persoalan industri, investasi, dan persaingan usaha dengan salah satu mitra kerja, yaitu Kemendag. Bowo Sidik pun dulunya merupakan anggota komisi VI DPR.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ke 3 orang tersebut adalah Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota DPR 2014-2019 dan lndung selaku pihak swasta yang diduga sebagai tersangka penerima suap, serta Asty Winasti selaku Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia yang diduga sebagai tersangka pemberi suap.

KPK Menduga Bowo menerima uang total Rp 1,2 miliar dari Manager Marketing PT HTK Asty Winasti untuk membantu perusahaan kapal tersebut memperoleh kontrak pengangkutan pupuk.

Namun KPK menduga Bowo Sidik tak cuma menerima uang dari satu sumber, KPK juga mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan lain terkait jabatan Bowo Sidik, selaku anggota DPR RI.

Dalam proses pemeriksaan Bowo menceritakan bahwa uang tersebut kemudian menjadi bagian dari duit Rp 8 miliar yang dimasukan Bowo ke dalam 400 ribu amplop untuk serangan fajar.

Selain itu terkait Gratifikasi, KPK juga pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Mendag Enggartiasto Lukita. Dari ruang Mendag, KPK menyita sejumlah dokumen termasuk dokumen terkait Peraturan Menteri Perdagangan tentang gula rafinasi dan barang bukti lainnya. KPK juga pernah menggeledah rumah Enggartiasto, namun tak menyita apapun.

Dalam sebuah kabar nasional yang informasinya diperoleh dari pihak internal KPK anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam proses pemeriksaan mengaku mendapatkan uang dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebanyak Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Singapura.

Kepada penyidik saat diperiksa, Bowo uang Rp 2 Miliar itu diterima dari Enggartiasto agar dia mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017.

Saat itu Bowo merupakan pimpinan Komisi VI DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini sempat menuai polemik lantaran dianggap mempersulit industri kecil dan menengah dalam mendapatkan gula kristal rafinasi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00