• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Dinamika Sidang MK, Gugatan Tidak Jelas Sampai Momen Hakim Murka

17 July
14:04 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dalam sidang PHPU Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai Pihak Pemohon, menggugat KPU sebagai Pihak Termohon, atas hilangnya suara di 4 (empat) TPS berkedudukan di dua desa, yakni Tabuyung dan Muara Batang Gadis, Daerah Pemilihan (Dapil) Mandailing Natal 4, Sumatera Utara.

Melalui kuasa hukum Sigit Nurhadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia lantas mengajukan jawaban dengan mengatakan dalil NasDem tidak jelas karena tak menyebutkan suara itu hilang kemana.

"Dalam eksepsi, permohonan pemohon tidak jelas karena dalil kehilangan 12 suara, hilang di 4 TPS, tidak jelas kemana hilangnya, mengarah kemana tidak jelas Yang Mulia," ujar kuasa hukum KPU, Sigit Nurhadi di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Sigit lantas membuka perbandingan perolehan suara NasDem dan rekapitulasi KPU di keempat TPS tersebut:

Pemohon (NasDem):
TPS 003: 5
TPS 004: 2
TPS 010: 3
TPS 013: 4

KPU:
TPS 003: 1
TPS 004: 0
TPS 010: 0
TPS 013: 1

Sigit lanjut menuturkan, dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten memang sempat ada saksi pemohon yang keberatan, tetapi yang bersangkutan tak memiliki alat bukti yang jelas. Sehingga, keberatan saksi tersebut tidak ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU. Sigit merincikan, dari jumlah suara tidak jelas, lokasi TPS mana yang diklaim mengalami pengurangan juga tidak dijelaskan secara rinci oleh saksi tersebut kala itu.

"Rekomendasi (akhirnya) tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu karena tidak jelas," imbuhnya.

Selain di Dapil Mandaling Natal 4, NasDem juga menggugat perselisihan suara di Dapil Pematangsiantar 1 dengan mendalilkan terjadi penambahan sebanyak 33 suara untuk Partai Hanura. 

"Tidak benar ada perubahan dan penggelembungan jumlah suara yang diperoleh Hanura di TPS 27 Kelurahan Melayu, Siantar Utara, yang mengakibatkan bertambahnya suara partai Hanura sebanyak 33 suara," kata Sigit lagi. 

Perolehan suara Hanura di tingkat kecamatan yang benar, menurutnya adalah sebesar 33 suara sebagaimana yang ada pada formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.

Dan Sigit menambahkan, masalah itu seharusnya bukanlah masalah, kenapa? Karena dalam proses rekapitulasi suara, tidak ada keberatan dari pihak saksi pemohon. Bahkan saksi pemohon menandatangani berita acara hasil rekapitulasi.

Hakim Tak Tahan, Terprovokasi Langsung Naik Darah

Sementara itu, terjadi sedikit insiden ketika Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih naik darah sampai hendak mengusir Mahmuddin Nasution, caleg PKB DPRD Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut), dari ruang sidang. Sebagai Pihak Pemohon, Mahmuddin dianggap tak mematuhi perintah hakim dalam persidangan.

Insiden itu berawal saat Mahmuddin menyampaikan keberatan perihal posisi kuasa hukumnya yang menangani perkara sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mahmuddin, dalam perkara dengan nomor registrasi 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kuasa hukumnya bernama Bambang Suroso, bukanlah Syarif Hidayatullah.

"Mohon maaf Yang Mulia hakim konstitusi, saya Mahmuddin Nasution, pemohon prinsipal PHPU 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, menyatakan bahwa saya tidak pernah memberikan kuasa terhadap saudara Syarif Hidayatullah. Saya pemohon perseorangan, memberikan kuasa kepada Bambang Suroso tertanggal 23 Mei 2019 terlampir dalam bukti 1," ucap Mahmuddin dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Hakim Enny kemudian memotong penjelasan yang bersangkutan sekaligus menegurnya, bahwa keberatan seperti ini seharusnya disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan jauh hari sebelum sekarang. Dengan suara bernada persuasif, hakim Enny coba mengedukasi Mahmuddin akan kekeliruannya.

"Biar nggak panjang, kemarin datang nggak ke persidangan? Karena (Keberatan) ini waktunya harusnya (disampaikan) kemarin," ujar Enny.

Mahmuddin menjawab pertanyaan hakim Enny dengan mengaku bahwa dirinya menghadiri sidang pendahuluan. Akan tetapi, ia berkeras untuk menjelaskan keberatan tersebut dalam persidangan hari ini juga, yang sebenarnya sudah bukan bagian pembahasan jenis itu lagi.

Hakim Enny kembali memotong penjelasan Mahmuddin, tapi lelaki tersebut tetap bicara tak mengindahkan apa yang sudah dijelaskan. Suasana agak mengganggu akibat tumpang tindih suara antara hakim Enny dan Mahmuddin yang terus bicara tanpa henti.

Akhirnya......

"Kalau tidak (bisa diperingatkan), bapak bisa dikeluarkan dari ruang sidang ini. Dokumennya sudah di sini pak. Sudah bapak diam," tegas hakim Enny dengan nada geram.

Sesaat kemudian, hakim Enny menjelaskan persoalan yang dipermasalahkan Mahmuddin itu. Menurutnya, dalam perkara tersebut, Pihak Pemohon dari PKB memang menunjuk Syarif Hidayatullah sebagai kuasa hukum. Selain itu, MK juga menerima permohonan perseorangan atas nama Mahmuddin Nasution yang menunjuk kuasa hukum Bambang Suroso.

"Jadi begini, ada (dua) surat kuasa yang diberikan, kami terima 24 Mei 2019 ada 30 Mei 2019, dari pimpinan partai politik PKB Muhaimin Iskandar dan Hanif Dhakiri sebagai Sekjen (yang) memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah. Surat kuasa itu tertanggal 24 Mei 2019 kemudian ada lagi tanggal 30 Mei 2019, ini juga sama memberikan kuasa ke Syarif Hidayatullah. Jadi begitu ya pak (sambil melihat Mahmuddin). Kemudian dari Pak Mahmuddin Nasution memberikan kuasa sendiri (kepada) Pak Suroso. Jadi tak perlu lagi bapak lanjutkan karena terpenting adalah alat buktinya akurat atau tulisan yang sudah ada di mahkamah," jelas Enny.

Mahmuddin terdiam sambil manggut-manggut.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00