• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Sebagian Besar Perusahaan Publik di Indonesia Belum Menerapkan Standar HAM

16 July
19:54 2019
2 Votes (3)

KBRN, Jakarta : Foundation for International Human Rights Reporting Standars (FIHRRST) hari ini merilis hasil studi "Pemeringkatan Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di 100 Perusahaan Publik di Indonesia". Ke-100 perusahaan publik yang disurvei adalah yang masuk dalam indeks KOMPAS 100 untuk periode Februari hingga Juli 2018. Hasil studi menunjukkan bahwa dari 100 perusahaan yang dinilai, 90 di antaranya mendapatkan skor kurang dari 41%.

Direktur Operasional FIHRRST, Bahtiar Manurung mengatakan, temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan yang dinilai belum memiliki sistem yang memadai untuk menerapkan UN Guiding Principles. Selain itu, sejumlah perusahaan masih belum memperhatikan beberapa isu HAM penting.

"Hanya ada 10 perusahaan yang memiliki skor di atas 41% dan telah memiliki Human Rights Management System. Dari ke-10 perusahaan tersebut, empat di antaranya memiliki skor 51-86%. Ini artinya, mereka telah memiliki kesadaran akan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UN Guiding Principles). Komitmen perusahaan akan UN Guiding Principles itu ditunjukkan melalui penyusunan Kebijakan HAM dan pelaporan kinerja HAM pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan. Keempat perusahaan itu adalah PT Unilever Indonesia Tbk, PT Sawit Subermas Sarana Tbk, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Sisanya, PT Timah Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk, memiliki skor 41-50%," papar Bahtiar.

Lebih lanjut ia menjelaskan, FIHRRST rencananya akan melakukan secara rutin studi pemeringkatan 100 Perusahaan seperti ini setiap tahunnya. Tujuannya bukan hanya untuk mendorong 100 perusahaan publik untuk meningkatkan kinerja penghormatan HAM, tetapi juga perusahaan publik lainnya yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia.

Pendiri FIHRRST Marzuki Darusman menambahkan, sebagai yayasan, pihaknya mendorong perusahaan-perusahaan untuk mulai merujuk kepada UN Guiding Principles.

"Upaya untuk memajukan HAM dan mendorong korporasi untuk melakukan penghormatan HAM adalah suatu misi nasional. Oleh karena itu, sangat tepat jika ada tanggapan dari pemerintah terhadap studi pemeringkatan ini yang menunjukkan keseriusan pemerintah untuk berkomitmen menjalankan HAM," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang turut hadir dalam kesempatan itu, menyambut baik atas inisiatif yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM. Ia menilai upaya FIHRRST dalam melakukan studi pemeringkatan terhadap 100 perusahaan publik ini patut mendapat apresiasi.

"Harapannya, ke depan studi ini dapat disinergikan dengan program pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Kemenkumham saat ini sedang menyusun MoU dengan FIHRRST dalam konteks bisnis dan HAM," terangnya.

Helmy Setyawan, Perwakilan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebagai salah satu dari 10 perusahaan dengan kinerja penghormatan HAM terbaik, menyatakan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan suatu yang semestinya dilakukan, karena perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak dapat terlepas dari aspek manusia.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00