• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Menyerah Atasi Kemacetan, Pemkot Depok Buat Kebijakan Nyeleneh

16 July
17:08 2019
0 Votes (0)

KBRN, Depok : Warga Depok keberatan dan menolak Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok terkait aturan persyaratan perlunya kepemilikan pribadi atau sewa garasi sebagai syarat kepemilikan mobil pribadi.

Disebut-sebut apabila Perda ini disahkan, maka warga tidak bisa lagi leluasa membeli mobil pribadi, apabila tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau sewa garasi.

Baday warga Sukmajaya Depok mengaku keberatan dan menolak aturan tersebut karena memberatkan masyarakat. Menurutnya Perda itu apabila disahkan akan merugikan masyarakat.

"Kalau ini sih sama aja kayak intimidasi. Itu kan terserah warga, kalau mereka punya uang ya silahkan kalau ngga punya uang ya silahkan juga," ujar Baday kepada RRI, di Sukmajaya, Depok, Selasa (16/7/2019).

Kalau masalahnya adalah jumlah kendaraan, lanjut Baday, mestinya Wali Kota Depok meminta usulan dari Menteri Perhubungan. Berapa jumlah mobil yang ada, dan berapa batas maksimum jumlah mobil yang diperbolehkan di Depok?.

"Kalau memang tujuannya mau membatasi jumlah mobil, ya naikin aja pajaknya. Atau seperti di Malaysia setiap 5 tahun mobil diremajakan baru keluar mobil baru, kan banyak cara," ujarnya.

Tono warga Kalimulya juga sependapat dengan Baday. Pemkot tidak boleh melarang warga membeli mobil karena tidak memiliki garasi. Sebelum membuat aturan Pemkot harusnya menampung input dari masyarakat terlebih dahulu.

"Tetapi kalau ternyata banyak masyarakat yang menolak ya jangan dipaksakan dibuat jadi peraturan. Warga kerja capek-capek masa ngga boleh beli mobil karena ngga punya garasi?," kata Tono.

Menurut Tono, Pemkot Depok harus kreatif dalam mencarikan solusi kemacetan dan tidak melulu menyalahkan masyarakat. Apabila pelebaran jalan sulit, Pemkot Depok dapat membangun jalan layang atau under-pass.

"Solusinya jangan merugikan masyarakat la, harus kreatif pemerintah itu," katanya.

Joni warga Jalan Raya Margonda juga menolak aturan itu. Menurutnya semua masyarakat berhak membeli dan memiliki mobil selama orang yang bersangkutan mampu membeli.

"Kalau mau mengimbangi, pabrik mobil aja suruh stop produksi. Trus kalau emang jalan macet ya kalau punya mobil emang resiko macet. Kalau ngga jalan kaki aja, ko repot-repot," ketus Joni.

"Trus kalau ada misalnya, mobil banyak gusur bikin jalan, enak aja. Ko orang yang punya mobil, yang ngga punya mobil jadi ke gusur. Kan ngga adil, jadi maksudnya ngga usah diatur-atur dah, nikmati aja dengan kekacauan yang ada," pungkasnya.

Terpisah, Humas DPRD Kota Depok Roih Soleh membenarkan jika Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok telah menerima 10 usulan Raperda Kota Depok pada Mei 2019 lalu. Satu diantaranya adalah Raperda Kota Depok tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Masukan terhadap Raperda tersebut yaitu Dimasukkan ketentuan mengeni persyaratan perlunya kepemilikan pribadi atau sewa garasi sebagai syarat kepemilikan mobil pribadi. Namun kata Roih, sampai saat ini Pansus Raperda itu belum dibentuk.

"Iya benar DPRD udah terima Raperda itu. Tapi Pansusnya belum dibentuk," ujar Roih singkat kepada RRI. 

  • Tentang Penulis

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

  • Tentang Editor

    Waddi Armi

    Redaktur Puspem 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00