• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Hari Koperasi, Pemerintah Fasilitasi Lahan Garapan Buat Petani

13 July
06:27 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah menyediakan lahan yang cukup untuk dikelola koperasi melalui program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.  Koperasi dapat diberikan hak milik atas lahan ataupun izin pengelolaan selama 35 tahun atas kawasan hutan. Tak hanya itu, Pemerintah juga menyediakan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan. 

Sumber lahan Reforma Agraria berasal dari tanah-tanah ex-HGU atau HGU yang tidak diperpanjang, tanah terlantar, lahan transmigrasi, serta kawasan hutan yang dilepaskan untuk Reforma Agraria. Sementara lahan Perhutanan Sosial, seluruhnya bersumber dari kawasan hutan yang dicadangkan untuk masyarakat sekitar.

“Reforma agraria dan perhutanan sosial ada dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini untuk mendukung perbaikan ekonomi masyarakat berkelanjutan,” sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomain, Darmin Nasution saat mewakili Presiden RI dalam peringatan Hari Koperasi di Purwokerta, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019). 

Menko Darmin menjelaskan, satu koperasi dapat mengelola sekurang-kurangnya satu klaster. Dengan sistem klaster, lahan dikelola secara berkelompok melalui satu jenis komoditas unggulan tertentu, misalnya sengon dan jagung. Lewat sistem ini, usaha tani diharapkan dapat memiliki daya saing, mencapai skala ekonomi, dan produktivitas yang cukup. 

“Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa-desa tersebut,” terangnya menambahkan.

Dengan sistem klaster, sambung Darmin, transformasi sistem pertanian yang bersifat subsisten akan bertransformasi menuju pertanian yang bersifat komersial. Selain itu, hal ini juga akan menjadikan pemilihan tanaman budidaya serta pengelolaan hasil panen menjadi lebih baik.

Disamping layak untuk mendapatkan hak milik tanah obyek Reforma Agraria ataupun izin pengelolaan Perhutanan Sosial, koperasi akan mendapatkan bantuan berupa sarana produksi pertanian, bibit unggul, dan penyediaan fasilitas pasca panen seperti pengering ataupun gudang. 

Kemudian koperasi juga memperoleh fasilitas penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BUMN serta mendapatkan jaminan pemasaran untuk hasil produksinya. Pemerintah akan menugaskan BUMN dan perusahaan besar menjadi avalis dan offtaker serta memberikan pendampingan.

Untuk menjamin kelangsungan pendapatan petani atau penggarap dari waktu ke waktu, Pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal. Sehingga dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung. 

Sementara itu, untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, Pemerintah merancang komposisi bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya lebih banyak dinikmati petani.

Petani memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif kecil, transformasi subsistence farmer dengan metode klaster perlu dilakukan agar kesejahteraan mereka bisa meningkat. Artinya, dengan mendorong petani membentuk klaster dan membangun sarana pendukung dengan bantuan dana desa, kesejahteraan petani perlahan bisa didorong naik. (Foto: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00