• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

UU Pelindungan Dinilai "Jerumuskan" Pekerja Migran Jadi Ilegal

13 July
00:22 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Praktisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Wisnu Wicaksono menilai keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) membahayakan. Aturan itu diprediksinya justru bisa menjerumuskan PMI untuk menjadi pekerja ilegal di negeri orang, utamanya di Malaysia.

Sebab menurut dia, beberapa pasal yang ada dalam undang-undang itu justru menyulitkan para calon PMI. 

"Bahaya sekali UU nomor 18 tahun 2017. Menurut saya ini melaksanakan eksperimen yang sangat membahayakan. karena nanti akan banyak yang terjerumus dalam jalur ilegal, khususnya ke Malaysia yang gampang," katanya saat berbincang denga Radio Republik Indonesia, Jumat (13/7/2019).

Bagaimana tidak, lanjut dia, undang-undang yang baru itu mewajibkan para calon PMI untuk mengurus semua dokumen kelengkapannya secara mandiri. Hal itu menurut dia akan menyulitkan mereka yang berpendidikan rendah, namun ingin menjadi pekerja rumah tangga di negeri jiran.

"Bayangkan sekarang calon PMI yang ada di gunung, pelosok yang selama ini mereka ada yang membantu PJTKI, sekarang mereka harus datang sendiri sampai ke Disnaker (Dinas Tenaga Kerja)," ujarnya.

"Iya kalau betul mereka mengerti ke Disnaker, di tempat yang benar, tidak salah, tidak tersesat, kalau mereka datang di tempat yang salah, katakanlah ada calo, kemudian terbujuk rayu untuk pergi ke tempat yang tidak benar akhirnya malah bisa berangkat ilegal. Kalau ke Malaysia inikan gampang, bisa lewat Batam, Tanjung Pinang," lanjutnya.

Para calon PMI juga kata dia harus mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Kerja (BLK). Parahnya, imbuh dia, tidak semua kabupaten di Indonesia yang sudah memiliki BLK.

"Termasuk membuat paspor. Dalam satu pasalnya TKI yang harus membuat paspor. Kita tahu sendiri bagaimana susahnya bikin paspor. Kelas orang awam yang mungkin yang dia sudah agak educated, dia harus online dan sebagainya saja susah," lanjutnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00