• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Respon Perda Zonasi, Aliansi Masyarakat Buka Posko Pengaduan Masyarakat Pesisir

12 July
22:52 2019
2 Votes (2.5)

KBRN, Jakarta: Aliansi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari membuka posko pengaduan masyarakat guna merespon disahkannya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di seluruh Provinsi di Indonesia.

AMUK Bahari menyebutkan sampai tahun 2019, tercatat sebanyak 21 provinsi telah mengesahkan Perda RZWP3K dan masih ada 13 provinsi yang masih membahas perda ini.

Dalam keterangan tertulis Jumat (12/7) berdasarkan data AMUK Bahari menunjukkan, Perda ini telah dan tengah merampas ruang masyarakat pesisir yang selama ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari mencontohkan Perda Zonasi Pesisir di Lampung dan Kalimantan. Perda Zonasi Pesisir Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018, lahan untuk pemukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 11,6 hektare. Selain itu, di Perda Zonasi Pesisir Kalimantan Selatan, hanya mengalokasikan 37 hektare untuk pemukiman yang didiami 9.715 keluarga nelayan.

Di Jakarta, Perda Zonasi Pesisir yang masih dibahas juga telah memicu protes dari sebagian masyarakat pesisir yang merasa dirugikan.

Terkait hal itu, AMUK Bahari membuka Posko Pengaduan untuk masyarakat pesisir yang merasa terdampak dari seluruh provinsi.  yang akan dibuka selama satu bulan,  terhitung sejak 17 Juli hingga 17  Agustus 2019. 

Pengaduan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir secara online di link ini (www.kiara.or.id/data-form-pengaduan-amuk-bahari/).  AMUK Bahari menjamin kerahasiaan data pribadi dan segera akan menghubungi pengadu setelah pengaduan dilakukan.

Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan ( AMUK ) Bahari terdiri dari  KIARA, JATAM, WALHI Jakarta, LBH Jakarta, YLBHI, PPNI, ICEL, IHCS, KNTI, Komunitas Nelayan Tradisional Dadap, Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke, Forum Peduli Pulau Pari, FWI, Solidaritas Perempuan Jabodetabek, Paguyuban Nelayan Bayah, Gerak Lawan , KRuHA, FPPI, FKNSDA dan LBH-Rakyat Banten.



tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00