• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Jaksa Menyapa

TP4D Wujud Komitmen Kejaksaan Negeri Biak Numfor Cegah Penyelewengan Anggaran

12 July
21:58 2019
0 Votes (0)

KBRN, Biak: Keberadaaan Tim Pengawal,Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat  TP4P dan TP4D di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri sebagai jawaban kekhawatiran para kepala daerah terkait penggunaan anggaran,  baik APBN maupun APBD.

“TP4D merupakan wujud komitmen Kejari dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di instansi pemerintahan serta memberikan penerangan hukum,pendampingan hukum dan juga berkoordinasi dngan aparat pengawasan intern pemerintah atau apip sehingga tidak terjadi penyimpangan  yang dapat berdampak pada kerugian,”ujar Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor ,Sigid J Pribadi pada Program Jaksa Menyapa di Programa I RRI Biak,Jumat (12/7/2019) terkait Peran dan manfaat TP4D.

“Hingga  saat ini Kejari Biak Numfor telah melakukan MoU dengan Pemda Biak Numfor dan Pemda Supiori, dan sejumlah proyek pembangunan strategis yang dilakukan  di Kabupaten Supiori dengan melibatkan TP4D Kejari Biak Numfor dan telah berlangsung selama dua  tahun diantaranya melakukan pengawalan pembangunan RSUD Supiori,selain itu  pengawasan pembangunan dermaga perikanan di Korido,juga pembanguan pasar rakyat dan khusus pasar rakyat ini kita telah meminta Bupati  untuk segera dimanfaatkan atau difungsikan,”tutur Kajari.

“TP4D ini dalam melakukan kegiatannya tidak dipungut biaya,ini saya tekankan kembali,tidka dpungut biaya,”tegasnya

Sementara Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun Kejari Biak Numfor, Elmin L Palyama,SH menambahkan TP4D berrupaya pada sisi pencegahan atau preventive dan persuasive.

“TP4D ini memberikan pendampingan hukum dalam setiap program pembangunan dari awal hingga akhir dan pengawalan yang dilakukan tersebut terhadap proyek strategis,”ujar Elmin Palyama

 Sedangkan Heri Rumawi selaku Plh Kasiintel Kejari Biak Numfor juga menyampaikan fungsi dari seksi Datun Kejariyang bukan hanya melakukan penindakan hukum namun memberikan bantuan,pertimbangan  dan pelayanan hukum.

“Tugas dan fungsi masing-masing bidang di Kejaksaan cukup jelas dan  selanjutnya jika selama pendampingan TP4D  dalam proses pengawalan,pengamanan proyek pembanguan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi maka pidananya akan ditangani bidang pidsus,”pungkasnya

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00