• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Institut Akuntan Publik Indonesia Kritisi Proses Seleksi BPK di DPR

12 July
19:37 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengkritisi proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Tarkosunaryo selaku Ketua Umum IAPI menyampaikan beberapa sumbang pikir terhadap proses pemilihan Anggota BPK RI. Hal ini disampaikan terkait ada pemberitaan di beberapa media massa bahwa Komisi XI DPR RI telah menyaring menjadi 32 nama dari 64 orang yang mengajukan pendaftaran sebagai calon anggota BPK periode 2019-2024.

"Dalam kaitan ini 32 nama yang tidak lolos tersebut adalah 4 orang yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang auditing, yaitu pemilik sebutan CPA of Indonesia yang merupakan anggota IAPI, yang selama ini telah berkiprah sebagai akuntan publik dan telah berpengalaman sebagai bagian dari tim pemeriksa di BPK," kata Tarkosunaryo dalam diskusi bertema "BPK Diantara Tarikan Politik dan Profesionalisme" di Pressroom DPR RI, Jumat (12/7/2019).

Untuk itu, IAPI memberikan beberapa masukan terkait proses seleksi penerimaan anggota BPK RI, diantaranya adalah audit mandatory yang dilakukan oleh BPK adalah audit atas Laporan Keuangan. 

"Tiap tahun BPK harus melakukan audit atas 542 (lima ratus empat puluh dua) Laporan Keuangan entitas Pemerintah Daerah dan 86 (depalan puluh enam) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga ditambah 1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat," ujarnya. 

Audit LK, jelasnya adalah pekerjaan terbesar BPK setiap tahun. Dimana audit L/K, asosiasi profesi yang membidangi auditor laporan keuangan adalah IAPI, sehingga keterwakilan seorang auditor yang memegang sertifikasi CPA (Certified Public Accountant) menjadi salah satu simbol komitmen bagi para pimpinan BPK dalam menerapkan profesionalisme dan menjamin kualitas pemeriksaan.

Sejak tahun 2009, dua orang pemegang CPA menjadi bagian dari kepemimpianan di BPK, yakni Sapto Amal Damandari yang sempat menjadi Anggota V (Pimpinan AKN V), Anggota II (pimpinan AKN II) dan Wakil Ketua BPK serta  Moermahadi yang sempat menjadi Anggota I (pimpinan AKN I), Anggota V (pimpinan AKN V) dan saat ini menjadi Ketua BPK. 

"Saat ini Pak Moermahadi adalah satu-satunya pemegang CPA dari 9 orang BPK (1 org telah meninggal). Dengan berakhirnya masa tugas Pak Moermahadi pada bulan Oktober 2019, praktis tidak satupun pemegang CPA dalam kepemimpinan di BPK. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menggantikan posisi beliau dalam rangka merepresentasikan profesi auditor LK sekaligus menjadi simbol komitmen penjaminan kualitas dalam pelaksanaan audit, khusus audit laporan keuangan," jelasnya.

CPA adalah sebutan yang ditetapkan IAPI berdasarkan ketentuan dalam UU 5/2011 tentang Akuntan Publik yang diatur lebih lanjut dalam PP 20 tahun 2015, sebagai bentuk pengakuan Recognition dari IAPI selaku asosiasi profesi akuntan publik terhadap kompetensi dan kapasitas seseorang dalam bidang auditing/auditor.  Hanya orang-orang yang memiliki CPA yang dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik berdasarkan UU 5/2011.

Sejak munculnya IFRS (International Financial Reporting Standar), aspek tata kelola dan pelaporan keuangan berkembang sangat dinamis, demikian pula dengan audit yang dilakukan atasnya. Perkembangan tersebut, perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami menggunakan momentum ini untuk menyampaikan isu-isu terbaru terkait audit, khusus audit laporan keuangan. 

Melalui proses seleksi dan rekruitmen anggota BPK ini, kami berharap dapat menyampaikan hal-hal penting yang dipandang perlu untuk membantu DPR dalam membuat kebijakan terkait proses dan hasil audit oleh BPK. Soal putusan siapa yang dipilih, kami serahkan pada mekanisme yang berlaku. Namun kami berharap mendapat kesempatan untuk menyampaikan hal-hal tersebut melalui proses fit and proper test. Even ini kami nilai sangat strategis karena memberi ruang publik yang lebih luas bagi IAPI, untuk mendorong, peningkatan kualitas hasil audit LK dan penguatan profesionalisme auditor.

Dengan tidak lolosnya para pemegang CPA pada tahap awal ini, tegasnya, maka dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan ini, BPK akan kehilangan pengakuan kompetensi dari organisasi profesi bidang auditing yang melekat pada diri pimpinan/anggota BPK.  Kondisi ini akan berpotensi dapat menurunkan kepercayaan dan legitimasi terhadap kualitas laporan hasil audit di BPK.    

"Kami percaya DPR, dalam Komisi XI telah berupaya menghasilkan yang terbaik dalam proses seleksi ini. Namun dalam rangka menjaga komitmen untuk menjamin kualitas hasil audit, profeslionalisme dan kesinambungan upaya penguatan kompetensi auditor, kami berharap agar dilakukan penyempurnaan atas hasil seleksi administrasi dengan memasukkan para pemegang Certified Public Accountant (CPA) untuk mengikuti tahapan berikutnya," katanya. 

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00