• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Viral Soal Denda Bagi Pelaku Zina di Kota Malang, Ini Tanggapan Ketua RW

12 July
15:53 2019
1 Votes (5)

KBRN, Malang: Warga Kota Malang sempat didegerkan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua RW 02 Tebo Selatan, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam surat edaran yang ditetapkan tanggal 14 Juni 2019 tersebut, tertuang sejumlah aturan dan denda yang harus dibayarakan warga jika melanggar norma di wilayah tersebut. Disinyalir, aturan tersebut mengandang unsur pungutan liar (pungli).

Bahkan, sang Ketua RW secara rinci menyebutkan nominal denda yang harus dibayar warganya. Diantaranya, warga yang barus pindah masuk ke lingkungan tersebut tak hanya melapor, namun juga harus mengisi kas RW. Rinciannya, warga pindah menetap sebesar Rp 1,5 juta, warga pindah kontrak sebesar Rp 250 ribu, serta warga kos sebesar Rp 50 ribu. 

Selain itu, setiap warga di wilayah tersebut dilarang menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum untuk transaksi narkoba, minuman keras, serta tindakan asusila lainnya. Jika melakukan tindakan asusila atau perzinaan dikenakan denda Rp 1,5 juta, jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikenai denda Rp 1 juta. Sementara bagi yang melakukan transaksi narkoba serta miras dikenakan denda Rp 500 ribu. 

Dikonfirmasi mengenai surat edaran tersebut, Ketua RW 02 Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo, Ashari mengaku, pembuatan aturan tersebut sudah dikoordinasikan dengan lingkup wilayah RT setempat. Ia mengklaim, hal itu mengacu pada visi misi wilayah RW 02 agar tetap dalam kondisi aman, sehat, dan harmonis.

"Peraturan ini kurang lebih sudah direncanakan sejak tiga bulan sebelum surat edaran dikeluarkan. Ini didasari adanya kejadian yang meresahkan warga di lingkungan kami," ujar Ashari, Jumat (12/7/2019).

Terkait kewajiban bagi pendatang yang pindah menetap dikenakan biaya sebesar Rp 1.5 juta termasuk biaya makam, ia mengungkapkan bahwa hal itu untuk diberlakukan bagi satu Kepala Keluarga (KK).

"Sampai saat ini belum pernah ada yang membayar. Sebelum saya menjabat sebagai ketua RW, biayanya Rp 750 ribu. Ini sudah menjadi kesepakatan dengan tokoh masyarakat dan semua RT di wilayah sini," katanya.

Terkait adanya indikasi pungli dalam aturan yang telah ramai di media sosial, dia menegaskan jika hasil uang yang disetorkan warga sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan warga. Ia juga menegaskan, meski peraturan yang dibuat tersebut resmi, namun tidak ada kekuatan hukumnya.

"Karena, semua uang yang diperoleh dari hasil pembayarn kas atau dendan ini akan dimanfaatkan kembali oleh warga," tegas Ashari.


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00