• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Mantan Kepala BIN Hendropriyono Sambangi DPR

12 July
15:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Mantan Kepala BIN, yang juga politisi senior PKPI A.M. Hendropriyono hari ini menyambangi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Dalam pertemuan tertutup ini, dia mengatakan membicarakan masalah bangsa.

"Tukar pikiran tentang situasi nasional Indonesia. Saya sebagai rakyat biasa tapi tidak bisa diam saja. Kalau semuanya diam saja kan, namanya tidak ada partisipasi rakyat," ucap Hendropriyono di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Dia mengusulkan, agar ke depan jabatan Presiden dan Kepala Daerah 8 tahun. Sehingga tidak ada lagi namanya petahana. 

"Saya usul dan nampaknya ketua DPR RI nampaknya cocok pikirannya, bahwa tenggang waktu Presiden dan Kepala Daerah itu 8 tahun. Tapi satu kali saja, turun penggantinya nanti silahkan berkompetisi. Tidak ada petahana. Jadi 8 tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji Pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja aja 8 tahun yang betul," ungkap Hendropriyono.

Dia menuturkan, ini karena biaya Pemilu tiap periode naik dan mahal. Yang justru membebani rakyat.

"Saya ingin kita semua melihat, tadi cocok sama-sama pak Ketua DPR, kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu. Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp15 triliun. 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila," ungkap Hendropriyono.

Dia menuturkan, ini bisa menjadi negara masalah seperti ini. Dan jika sudah sakit, maka akan menjadi sulit.

"Saya mewakili orang-orang tua segenerasi saya, saya prihatin. Karena kalau begini terus, bangkrut kita. Dan kita bisa menjadi negara sakit di Asia. Kalau menjadi negara sakit, bisa apalagi kita," jelas Hendropriyono.

Ini juga harus sejalan dengan masa jabatan DPR. Sehingga tidak ada lagi yang namanya oposisi. 

"Karena pemilihan serentak, kita harus konsekuen. Jangan banci. Dan sekarang banci. Ada yang pemilihan langsung ada yang tidak di daerahnya. Ini apa-apaan sih. Negara ini tidak bisa diurus yang amatiran seperti itu. Harus konsekuen. Dan juga kita konsekuen sudah kembali, tidak ada opisisi. Kalau tidak ada oposisi, tidak usah kalian pada ribut. Rekonsiliasi, begini, tidak ada. Dalam Pancasila itu persatuan Indonesia. Tidak ada oposisi. Semuanya memerintah bersama-sama," urainya.

Karena itu, biarkan DPR dan MPR yang mengubah aturan ini. Sehingga hanya 8 tahun sekali saja ada Pemilu.

"Saya bilang tolong itu konstitusi kan bisa diadendum. Kalau tidak bisa diamandemen, diandendum saja. Kalau tenggat waktu kepala Pemerintah dan Kepala Daerah itu 8 tahun sekali saja. Jadi tidak begini," jelas Hendropriyono.

Saat ditanya kapan akan dibahas? Menurutnya semua diserahkan saja kepada DPR yang membahas. 

"Itu terserah mereka ya. Saya bilang kalian mesti pikir sebagai pemimpin," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00