• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

OTT Kepri, KPK : Praktik Suap Izin Reklamasi, Investasi Tak Sebanding Kerugian

12 July
11:57 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu, 10 Juli 2017 adalah terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau 2018/2019 serta gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Hal ini diungkapkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers resmi malam ini, mendampingi Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (11/7/2019) jelang tengah malam.

Praktik suap seperti ini sudah berkali-kali terjadi di daerah dan KPK masih menemukan Kepala Daerah yang menerima suap untuk penerbitan Peraturan Daerah (Perda), yang akan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. KPK juga menyesalkan ketidakpedulian terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima.

"KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam," sebut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kamis (11/7/2019) malam.

Baca juga: OTT Kepri, KPK Bonglar Dugaan Permufakatan Jahat Izin Prinsip Reklamasi

Perizinan juga menjadi salah satu fokus dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan seperti diketahui bersama, Stranas Pencegahan Korupsi memiliki 3 (tiga) fokus, yakni sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Pembenahan perizinan ini diharapkan KPK bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah dan bukan malah menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu.

Sebelumnya diberitakan bahwa, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu, 10 Juli 2017 adalah terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau 2018/2019 serta gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Hal ini diungkapkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers resmi malam ini, mendampingi Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, di Gedung KPK Jakarta, Kamis malam (11/7/2019).

Dalam tangkap tangan, total KPK mengamankan 7 (tujuh) orang, yakni Gubernur Kepri 2016/2021 Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pemprov Kepri Budi Hartono (BUH), pihak swasta Abu Bakar (ABK), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Kepri (NWN), Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri (MSL), serta Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri (ARA).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal sejak dari Polres Tanjung Pinang, Rabu, 10 Juli 2019, hingga di Gedung KPK Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019, KPK akhirnya menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (NBA) sebagai tersangka utama dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Berikutnya, dua anak buah Basirun, yakni Edy Sofyan (EDS) dan Budi Hartono (BUH) juga ditetapkan menjadi tersangka, yang juga diduga sebagai penerima suap dan gratifikasi. Sementara Abu Bakar (ABK) dari pihak swasta, ditetapkan sebagai tersangka terduga pemberi suap dan gratifikasi.

Sebagai terduga penerima suap dan gratifikasi, Basirun, Edy dan Budi dikenakan pelanggaran Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sednagkan untuk pihak yang diduga memberi suap dan gratifikasi, dikenakan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (Foto: EKOS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00