• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

OTT Kepri, KPK Bongkar Dugaan Permufakatan Jahat Izin Prinsip Reklamasi

12 July
11:34 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu, 10 Juli 2019 sore hingga tengah malam. Keesokan harinya, Kamis, 11 Juli 2019, penyidik lembaga antirasuah tersebut membawa sejumlah pihak yang masuk kategori terperiksa, termasuk Gubernur Kepri Nurdin Basirun (NBA).

Kemudian, Kamis malam, KPK menggelar konferensi pers resmi menetapkan Gubernur Kepri NBA sebagai tersangka dugaan penerima suap dan gratifikasi proyek reklamasi di sana. Selain Basirun, KPK juga menetapkan dua anak buah NBA, yakni Edy Sofyan (EDS) dan Budi Hartono (BUH) sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Sedangkan dari pihak swasta, ditetapkan Abu Bakar (ABK) sebagai tersangka terduga pemberi suap dan gratifikasi. Total 4 (empat) orang untuk sementara ini sebagai tersangka dugaan suap proyek reklamasi Tanjung Piayu, Batam, Kepulauan Riau.

Perkara ini berawal ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas dalam Paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini nantinya menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan serta pengelolaan wilayah kelautan Kepulauan Riau.

Terkait RZWP3K Provinsi Kepri, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi guna diakomodir dalam Perda tersebut. 

Awal Permainan Belakang Mata

Pada Mei 2019, pihak pengembang bernama Abu Bakar (ABK) mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, dengan tujuan membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektar. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang peruntukkannya sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Mengetahui ada keinginan yang harus diakomodir, Gubernur Kepri Nurdin Basirun lantas memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pemprov Kepri Budi Hartono (BUH), untuk membantu perizinan ABK sampai disetujui.

Mendapat perintah atasan seperti itu, Budi Hartono alias BUH langsung memberi 'pelatihan' kepada Abu Bakar (ABK), dan itu harus diikutinya jika ingin permohonan izin yang diajukan mendapat persetujuan. BUH mengajari ABK untuk menyebutkan dalam permohonan izin bahwa akan membangun restoran dengan keramba sebagai wujud budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar terlihat seolah menyerupai fasilitas budidaya. Diduga, permufakatan jahat sudah terjadi antara BUH dan ABK sejak saat itu.

Setelah permufakatan dengan ABK beres, kini giliran melengkapi dokumen. BUH lantas memerintahkan Edy Sofyan (EDS) untuk melengkapi dokumen berikut data pendukungnya agar izin ABK segera disetujui. Mirisnya, dokumen dan data pendukung yang dibuat EDS tidak berdasarkan analisis apapun, melainkan hanya hasil copy paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya.

Bagaikan Permainan Sulap

Untuk memuluskan proses perizinan reklamasi Abu Bakar (ABK), Gubernur Kepri Nurdin Basirun (NBA) diduga menerima sejumlah uang dari ABK, baik secara langsung maupun melalui EDS dalam beberapa kesempatan. Setelah ABK membuka 'kran', pada 30 Mei 2019, Basirun diduga menerima SGD 5.000 dan Rp 45 juta. Dan sangat luar biasa, layaknya sulap, keesokan hari, tepatnya 31 Mei 2019, terbitlah izin prinsip reklamasi dengan luas area 10,2 Hektar.

Melihat rencana berjalan sesuai harapan, ABK kembali membuka 'kran' uang, pada 10 Juli 2019, melalui Kabid Perikanan Tangkap DKP Provinsi Kepri, Abu Bakar diduga kembali menitipkan SGD 6.000 untuk Basirun.

Tak menyadari sedang dibuntuti KPK, serah terima uang terus berlangsung, sampai akhirnya Rabu, 10 Juli 2019, bencana datang menyapu semua permufakatan jahat sekaligus permainan belakang mata yang terjadi.

KPK Sapu Bersih Terduga Suap dan Gratifikasi

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Rabu, 10 Juli 2019, total KPK mengamankan 7 (tujuh) orang, yakni Gubernur Kepri 2016/2021 Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pemprov Kepri Budi Hartono (BUH), pihak swasta Abu Bakar (ABK), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Kepri (NWN), Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri (MSL), serta Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri (ARA).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal sejak dari Polres Tanjung Pinang, Rabu, 10 Juli 2019, hingga di Gedung KPK Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019, KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (NBA) sebagai tersangka utama dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Berikutnya, dua anak buah Basirun, yakni Edy Sofyan (EDS) dan Budi Hartono (BUH) juga ditetapkan menjadi tersangka, yang juga diduga sebagai penerima suap dan gratifikasi.

Sementara Abu Bakar (ABK) dari pihak swasta, ditetapkan sebagai tersangka terduga pemberi suap dan gratifikasi.

Sebagai terduga penerima suap dan gratifikasi, Basirun, Edy dan Budi dikenakan pelanggaran Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk pihak yang diduga memberi suap dan gratifikasi, dikenakan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
 
Untuk jumlah uang yang berhasil diamankan sesuai mata uangnya masing-masing adalah sebagai berikut :

SGD 43.942 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua dolar singapura).
USD 5.303 (lima ribu tiga ratus tiga dolar amerika).
EURO 5 (lima euro).
RM 407 (empat ratus tujuh ringgit malaysia).
Riyal 500 (lima ratus riyal Saudi Arabia).
Rp 132.610.000 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Jika ditotal menggunakan kurs masing-masing mata uang terhadap rupiah yang berlaku pada Kamis malam, sekitar pukul 10.00 WIB, total uang tunai yang diamankan KPK dari OTT Kepri (dalam rupiah) adalah Rp 666,812,189,56.

"Secara keseluruhan, total nilai uang yang disita dari rumah tersangka Nurdin Basirun sebesar Rp 666.812.189,56,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019) tengah malam. (Foto: EKOS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00