• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Tetapkan Gubernur Kepulauan Riau Tersangka Suap Rencana Reklamasi

11 July
22:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021, Nurdin Basirun (NBA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan kegiatan lain, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka maksimal 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 dan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan." 

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi persnya di gedung KPK, Kamis (11/7/2019).

Selain menetapkan Nurdin Basirun sebagai tersangka, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS) serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH) sebagai tersangka yang diduga menerima suap dalam kasus ini.

Selain itu KPK juga menetapkan satu orang pihak swasta yang bernama Abu Bakar sebagai tersangka yang diduga sebagai pemberi suap dalam kasus ini.

Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri untuk di bahas di Paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir dalam RZWP3K Prov. Kepri.

KPK menduga Nurdin Basirun menerima suap senilai SGD 11.000 dan Rp45 juta dari Abu Bakar baik secara langsung atau melalui Edy Sofyan dalam beberapa kali kesempatan.

"Pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar SGD 5000 dan Rp45 juta. Pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD 6000 kepada Nurdin Basirum melalui Budi Hartono, Kabid Perikanan Tangkap DKP Prov. Kepri," tambah Basaria.

Uang tersebut diduga guna pengurusan pengajuan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

"NBA, Gubernur Kepulauan Riau kemudian memerintahkan BUH dan EDS untuk membantu ABK supaya izin yang diajukan ABK segera disetujui," lanjut Basaria.

Untuk mengakali hal tersebut, Budi Hartono memberitahu Abu Bakar supaya izinnya disetujui, maka la harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy Sofyan untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data dukung yang dibuat Edy Sofyan tidak berdasarkan analisis apapun, Edy hanya melakukan copy paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya. 

Sebagal pihak yang diduga penerima Suap dan Gratifikasi , Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf  b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Edy Sofyan, dan Budi Hartono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Abu Bakar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00