• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

BPKD Pandeglang: Tak Ada Dasar Hentikan Gaji ASN Koruptor

11 July
18:47 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pandeglang : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang menegaska, tidak ada dasar kuat untuk menghentikan pembayaran gaji dan tunjangan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi. Meski sebelumnya, pembayaran gaji mereka tahun 2018 dianggap membebani APBD oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.

Kepala BPKD Pandeglang, Ramadani menerangkan, sepanjang ASN itu masih aktif bekerja, maka pemerintah harus tetap membayar hak nya. Bahkan gaji mereka sampai bulan Juli pun dipastikan akan tetap dibayar.

Baca juga: Teribat Korupsi, Delapan ASN Pandeglang Segera Dipecat

"Rujukannya belum diberhentikan, siapa yang memberhentikan, sepanjang mereka masih tercatat ASN aktif masih kami bayar. Kami gimana regulasi, gimana itu yang memayungi," katanya, Kamis (11/7/2019).

Dari 12 ASN yang menjadi temuan BPK atas atas realisasi pembayaran gaji dan tunjangan  selama tahun 2018, 4 diantaranya sudah dipecat. Hanya 8 orang yang masih aktif karena mereka sudah menjalani masa hukuman akibat tindak pidana terdahulu yang pernah dilakukan.

Dirinya memaparkan, meski menjadi temuan BPK dan mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), namun sepanjang bupati belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK), maka gaji dan tunjangan para ASN itu tetap dibayarkan.

Baca juga: Masih Terima Gaji dan Tunjangan, 12 ASN Koruptor Pandeglang Jadi Temuan BPK RI

"Saya memberhentikan gaji orang lain dasarnya apa? Kan dasarnya keputusan bupati. Jadi sepanjang masih aktif, tentu saja harus kami bayarkan. Kalau untuk kami itu apapun keputusannya itu yang bakal menjadi dasar kami," katanya.

Hanya saja Ramadani melanjutkan, bila pemberhentian mereka telah disetujui bupati pada bulan ini, maka bulan berikutnya mereka tidak lagi mendapat hak gaji. Dan BPKD segera menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

"Mereka masih kami bayar gaji dan tunjangannya, yang Juli juga masih kami bayar. Kan belum ada kepastian pemecatannya, kecuali pemecatannya terhitung bulan Juli berati yang bulan Agustus secara otomatis kami stop pembayarannya. Nanti kami buatkan SKPP," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Banten menemukan adanya kekeliruan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan terhadap 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2018.

Dua belas ASN itu merupakan pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi, baik yang sudah diproses maupun belum diproses.

Temuan itu kemudian dituangkan BPK RI dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang.

Dari hasil temuan itu, BPK mencatat Pemkab masih membayar gaji belasan ASN itu senilai Rp921 juta lantaran belum diberhentikan dengan tidak hormat. Sehingga dianggap membebani APBD Pandeglang.

  • Tentang Penulis

    Dendy Fachreinsyah

    Reporter di Stasiun Produksi RRI Banten. Penganut seni berdistorsi.

  • Tentang Editor

    Azis Zulkarnaen

    Editor RRI Bandung

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00