• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

BKKBN-UNFPA akan Perjuangkan Hak Kesehatan Perempuan

11 July
15:02 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan UNFPA untuk melaksanakan program aksi dan menghilangkan hambatan yang ada antara perempuan dan anak perempuan.

Seperti kesehatan perempuan dan anak perempuan, hak-hak dan kekuatan perempuan untuk merencanakan masa depan, meniadakan unmet need program keluarga berencana, meniadakan kematian ibu, dan meniadakan kekerasan berbasis gender dalam konteks 2030 SDGs.

Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani mengungkapkan bahwa dalam bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, setelah kurun hampir 50 tahun Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam KB dan kesehatan reproduksi. 

"TFR turun dari 5,6 anak pada tahun 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak pada tahun 2017. Sementara angka CPR meningkat secara signifikan dari sekitar 10 persen pada tahun 1970an menjadi sekitar 64 persen pada tahun 2017," jelasnya dalam seminar Kependudukan untuk memperingati Hari Kependudukan dunia di Jakarta, Kamis (11/9/2019).

Angka persentase kebutuhan ber-KB, lanjutnya, yang tidak terpenuhi (unmet need) di Indonesia yaitu sekitar 10,6 persen (SDKI 2017).

"Bila dikonversikan dengan jumlah pasangan usia subur yang saat ini mencapai 51 juta, maka hampir 5,5 juta pasangan yang membutuhkan KB tapi belum terlayani," katanya.

Sementara menurut UNFPA Representative Najip Assifi walaupun ada kemajuan yang luar biasa, jutaan perempuan dan anak perempuan di Indonesia masih belum dapat menggunakan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

"Belum terpenuhinya kebutuhan untuk program keluarga berencana, kematian ibu, dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan serta pernikahan anak yang tinggi," ungkap Najip Assifi.

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan pentingnya peran pemerintah dan lintas sektor seperti UNFPA untuk bersatu melaksanakan program aksi dan menghilangkan hambatan yang ada antara perempuan dan anak perempuan 

"Pentingnya pemerintah, sektor swasta, organisasi dan lembaga masyarakat sipil seperti UNFPA, untuk bersatu melaksanakan program aksi dan berjanji untuk menghilangkan hambatan yang ada antara perempuan dan anak perempuan dengan kesehatan mereka," ujarnya.

"Hak-hak dan kekuatan untuk merencanakan masa depan mereka sendiri termasuk meniadakan unmet need program keluarga berencana, meniadakan kematian ibu, dan meniadakan kekerasan berbasis gender dalam konteks 2030 SDGs," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00