• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Kemendagri : Sesuai UU Pemda, Gubernur Terjerat Hukum, Wagub Naik Plt

11 July
09:10 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan berhasil membawa Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Kepala Dinas (Kadis), serta Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, dalam kasus dugaan suap perizinan lokasi reklamasi, Rabu, 10 Juli 2019, hingga tengah malam.

Dalam hal semisal Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur yang terjerat hukum dan akhirnya mengalami penahanan aparat penegak hukum, Wakil Kepala Daerah atau Wakil Gubernur langsung naik menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

Hal ini diungkapkan Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Akmal Malik saat dihubungi wartawan.

Dalam kasus dugaan suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun, jika memang ditahan KPK, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, yang bersangkutan akan digantikan sementara (selama proses hukum berjalan) oleh Wakil Gubernur Isdianto.

Mengenai naiknya Wagub sebagai Pelaksana Tugas (Plt) saat Gubernur terjerat hukum, sudah diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), Pasal 65 ayat 4 dan 5 serta Pasal 66 dalam UU yang sama.

Untuk diketahui, Gubernur Kepri Nurdin Basirun beserta anak buahnya dan pihak swasta yang diduga sebagai penyuap, masih dimintai keterangan oleh penyidik KPK dengan menumpang ruangan Mapolres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menurut rencana, hari ini juga, pihak-pihak yang nantinya memang benar tersangkut dugaan suap lokasi reklamasi akan segera digelandang ke Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019). (Foto: Ant)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00