• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Terbukti Langgar Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi untuk Ketua dan Anggota KPU RI

10 July
19:44 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap Ketua, Arief Budiman dan para anggota KPU RI. Mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP bahkan memberhentikan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI.

Sanksi tersebut disampaikan Ketua Majelis Dr. Harjono. Sidang itu juga dihadiri oleh anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, serta Dr. Ida Budhiati. 

DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap Teradu I Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, Teradu II Ilham Saputra, Teradu IV Viryan, Teradu V Pramono Ubaid Tantowi, dan Teradu VII Hasyim Asy’ari. Sementara  kepada Teradu III Wahyu Setiawan, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras. Lain halnya terhadap Evi Novida Ginting.

“Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya Putusan ini,” kata Ketua Majelis Harjono saat membacakan amar putusan di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
 
Perlu diketahui, bertindak selaku Pengadu dalam perkara nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019 ini, Adly Yusuf Saepi. Dia adalah PNS atau mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara Periode sisa masa jabatan 2014-2019. Ia memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, Andi Muhammad Hasgar AS.

Dalam perkara ini, Adly mendalilkan bahwa para Teradu melalui Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 tidak meloloskan dia dalam tahap administrasi. Dia tidak lolos hanya karena para Teradu menggunakan Rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Padahal ada beberapa calon Anggota KPU Kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan lolos dengan menggunakan rekomendasi yang sama.

Pengadu juga mendalilkan telah terjadi kebocoran dokumen negara. Konkretnya yaitu bank soal Tes CAT KPU beserta kunci jawaban dalam Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2019-2024 yang diduga dibocorkan. Parahnya, bank soal Tes CAT KPU beserta kunci jawaban juga diduga diperjualbelikan oleh oknum Mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Periode Sisa Masa Jabatan 2014-2019 atas nama Iwan Kurniawan.

Iwan Kurniawan yang juga berstatus sebagai Staf PNS KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diduga melakukan itu bersama oknum Staf Sekretariat PNS Biro SDM dan Perencanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Nirwana sebelum Tes CAT KPU dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018.

Dalam pertimbangan Putusan yang dibacakan oleh Prof Muhammad, DKPP berpendapat bahwa terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para Teradu dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap Pengadu, maupun dalam seleksi Calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan Muhammad Aswar dan Seni Marlina dalam seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. 

“Para Teradu semestinya menerapkan standar yang sama dalam setiap seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota demi adanya kepastian hukum,” katanya.

Selain itu, para Teradu juga semestinya berpedoman pada ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menyebutkan dalam melaksanakan  prinsip  adil, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu. 

“Tindakan para Teradu terbukti telah melanggar prinsip adil dan Kepastian hukum, Pasal 10 huruf a jo Pasal 11 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu III Wahyu Setiawan selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM sebagaimana dalam SK KPU RI Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tanggal 13 April 2017 memiliki tanggungjawab etik yang lebih atas ketidakpastian hukum sebagai akibat dari perlakuan berbeda dalam menyikapi persyaratan administrasi peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara terkait rekomendasi PPK Plh Sekda,” jelas Muhammad.

DKPP lanjut dia juga berpendapat bahwa kebocoran soal CAT dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur juga terbukti. Sebab DKPP menemukan bahwa Iwan Kurniawan terbukti menyebarluaskan soal seleksi dimaksud.

Majelis pun memerintahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap Iwan Kurniawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 

Lebih lanjut kata Muhammad, DKPP tidak membenarkan tindakan para Teradu dalam menindaklanjuti kebocoran soal dengan melanjutkan proses seleksi dan mendiskualifikasi peserta yang diduga menerima bocoran soal. Sebab semestinya para Teradu melaksanakan seleksi ulang secara transparan dan akuntabel. 

Adapun tindakan mendiskualifikasi peserta yang diduga menerima bocoran karena memperoleh nilai CAT tinggi tidak dapat dibenarkan. Karena tidak ada kepastian hukum mengenai hal tersebut. Yang mana berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan Pihak Terkait, Alfero  yang memperoleh nilai tertinggi telah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan bocoran soal dimaksud. 

Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas para Teradu terbukti telah melanggar prinsip kepastian hukum Pasal 11 huruf (c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang sebagaimana dalam SK KPU RI Nomor 186/ORT.01.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 memiliki tanggungjawab etik yang lebih atas ketidakpastian hukum sebagai akibat dari simplifikasi melakukan diskualifikasi seluruh peserta yang memiliki nilai CAT tinggi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua divisi tidak menghilangkan statusnya sebagai anggota atau komisioner KPU. Hak dan kewajibannya sebagai anggota/komisioner tetap melekat kepada yang bersangkutan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00