• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPR: Kewenangan Penyadapan oleh Penegak Hukum Harus Diatur

10 July
07:00 2019
0 Votes (0)

KBRN,  Jakarta : Anggota Komisi III dari F-PDIP DPR RI, Masinton Pasaribu menyebut, dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara, maka kewenangan penyadapan oleh penegak hukum seharusnya diatur dalam Undang-Undang (UU). Sebab menurutnya di seluruh negara, setiap penyadapan diatur secara tetap dalam UU, sehingga privasi atau hak asasi setiap orang terlindungi.

“Penyadapan itu sejatinya adalah perbuatan melanggar HAM. Penyadapan itu dilegalkan oleh negara, maka harus diatur oleh UU,” kata Masinton, Rabu (10/7/2019).

Masinton menambahkan bahwa dalam konteks penegakan hukum, ada beberapa institusi yang diberikan kewenangan menyadap. Sayangnya, lanjut dia, kewenangan penyadapan tersebut tidak memiliki aturan yang tetap.

“Banyak institusi kita diberikan wewenang penyadapan, tapi penyadapan itu tidak diatur dalam aturan UU. Semestinya, penegak hukum yang memiliki kewenangan penyadapan harus memiliki batasan dan aturan, sehingga tujuan penyadapan itu jelas,” jelasnya. 

Hal senada dikatakan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi.  Menurut Taufik,  penyadapan itu melanggar HAM dan mekanismenya harus izin pengadilan. (Rel) 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00