• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Kunker DPRA ke Luar Negeri Dinilai Pemborosan Uang Rakyat

4 July
23:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Banda Aceh : Berapapun uang uang rakyat harus memberi manfaat kepada rakyat, apalagi Aceh sebagai daerah yang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk itu karena minimnya pandapatan asli daerah (PAD), maka sejatinya dana-dana tersebut hendaknya digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPD RI Perwakilan Aceh, Ghazali Abbas Adan terkait sikap LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang mengkritisi kunjungan kerja (kunker) pimpinan dan anggota DPRA periode 2014-2019.

Menurut MaTA Kunker itu hanya untuk kesenangan para anggota dewan sekaligus pemborosan keuangan daerah yang manfaatnya sangat kecil bagi masyarakat.

“Sudah tidak terhitung berapa kali secara terbuka baik dalam ceramah dan/atau media massa sudah saya nyatakan bahwa berapaun uang rakyat harus memberi manfaat kepada rakyat. Selain itu penggunaannya pun harus jelas dan trasnparan,” kata Ghazali Abbas Adan, Kamis (4/7/2019).

Menurut Ghazali Abbas disatu sisi ia menghargai sikap dan semangat MaTA terhadap kunker anggota DPRA ke luar negeri itu dengan penilaiannya yang demikian. Sekaligus bukti nyata MaTA peduli tidak dijadikan sebagai alat mencari kesenangan dan pemborosan oleh siapa saja dari uang rakyat itu.

Tapi di sisi lain Ghazali Abbas juga tidak bisa memastikan apakah memang benar-benar kunker anggota DPRA ke luar negeri itu untuk kesenangan para anggota dewan semata dan sangat kecil manfaat untuk rakyat pemilik dana yang dipergunakan anggota dewan itu.

“Untuk itu kita tunggu kepulangannya dan dapat memberi penjelasan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang apa saja “oleh-oleh” hasil kunker itu yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat,” pintanya.

Anggota Komite IV DPD RI yang membidangi anggaran dan keuangan ini juga mengaitkan kunker anggota DPRA ke luar negeri dengan Malik Mahmud yang mendapatkan gelar-gelar mentereng, karena menduduki lembaga bergengsi dan amat terhormat, yakni Wali Nanggroe Aceh.

Ghazali Abbas menyebutkan Malik Mahmud juga mendapatkan fasilitas hidup selangit, dari gaji hingga tek meukatok lainnya mulai bangun tidur sampai waktu tidur lagi yang semuanya juga ditanggung dengan uang rakyat.

 “Setiap pergerakan "yang mulia" SPPD nya juga dari uang rakyat. Dari itu semua, apa manfaat yang dirasakan oleh rakyat dari kedudukan dan rupa-rupa fasilitas yang dinikmatinya yang juga ditanggung dengan uang rakyat itu,” tambah Ghazali Abbas.

Mantan anggota MPR/DPR RI periode 1992-2004 yang mewakili daerah Aceh ini mengatakan berdasarkan fakta-fakta demikian, lagi-lagi dipertanyakan apa manfaat dari Lembaga Wali Nanggroe yang agaknya seumur hidup akan diduduki oleh Malik Mahmud itu bagi rakyat Aceh.

“Ini kembali saya suarakan bukan karena suka atau tidak suka kepadanya. Akan tatapi lebih dari kecintaan saya kepada Aceh dan rakyat Aceh yang sampai saat ini masih menempati rangking pertama paling miskin se-Sumatera dan rangking keenam se-Indonesia,” jelas Ghazali.

Mantan Abang Jakarta menambahkan bahwa baginya dan apa yang dia nyatakan itu tidak ada urusannya sama sekali dengan persoalan suka atau tidak suka kepada seseorang maupun kelompok tertentu. Selain itu juga tidak ada urusannya dengan pencitraan dalam kaitannya dengan positif atau negatif elektabilitas manakala terlibat dalam kontestasi politik lima tahunan.

“Tetapi apabila saya yakin yang saya nyatakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan serta perundang-undangan negara dan juga ada manfaatnya bagi rakyat banyak, maka hal tersebut akan terus saya suarakan apapun resikonya. Yang terpenting dan yang utama adalah apa yang kita laksanakan akan bermuara kepada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Hasbunallaahu wani'mal walil walaa hawla walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adziim,” pungkas Ghazali Abbas.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00